Kemenkuhman Kalteng: Partai IBU resmi terdaftar di provinsi ini

Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah Ilham Djaya mengatakan, di awal tahun 2022, Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU) telah resmi terdaftar di provinsi ini.

"Peresmian ini ditandai dengan penandatangan sekaligus penyerahan surat keterangan terdaftar yang kami lakukan hari ini tadi," kata Ilham melalui pernyataan tertulis yang diterima di Palangka Raya, Kamis malam.

Penandatanganan surat keterangan terdaftar itu dilakukan oleh Kakanwil Ilham Djaya disaksikan Ketua Partai IBU Provinsi Kalimantan Tengah Martin Jakantan Pantar. Acara itu dilanjutkan dengan penyerahan surat oleh Kakanwil kepada Ketua Partai IBU.

Turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng yakni  Plh Kadiv Yankum HAM Karyadi, Kabid Hukum Agustina Dayaleluni dan Kasubbid Administrasi Hukum Umum Anggun Prasetyo Nugroho.

Sebelumnya di pengujung tahun 2021, pihak Partai Indonesia Bangkit Bersatu mengajukan permohonan kepada Kanwil Kemenkumham Kalteng agar partai tersebut dapat dikeluarkannya surat keterangan terdaftar di wilayah provinsi setempat.

Untuk pendirian atau pendaftaran sebuah partai politik menjadi sebuah badan hukum ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi. Persyaratannya lebih formal dengan pemenuhan berkas administrasi.

Ada lima ketentuan yang harus dipenuhi, yakni harus beranggotakan paling sedikit 30 orang WNI yang berusia 21 tahun dan sudah menikah. Kemudian partai politik yang didaftarkan paling sedikit ada 50 orang pendiri yang mewakili semua partai politik dengan akta notaris.

Selanjutnya, pendiri atau pengurus partai politik dilarang merangkap di partai politik lainnya, pendirian partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Ketentuan berikutnya akta notaris harus membuat AD/ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Baca juga: Kemenkumham Kalteng kerja sama penyediaan bahan makanan di Rutan-Lapas

Notaris sebagai mitra Kemenkumham dan juga sebagai pejabat yang mengeluarkan akta autentik. Dalam hal ini akte pendaftaran partai politik harus memuat sejumlah identitas partai politik yang didaftarkan.

Diantaranya harus memuat asas dan ciri partai politik, visi dan misi, nama lambang dan tanda gambar Parpol, tujuan dan fungsi, tempat kedudukan dan kepengurusan. Kemudian mekanisme rekrutmen anggota Parpol, sistem kaderisasi, mekanisme pemberhentian anggota Parpol, pendidikan politik, keuangan Parpol dan mekanis penyelesaian perselisihan internal Parpol.

Setelah ketentuan ini dipenuhi, maka partai politik tersebut layak untuk didaftarkan pada Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui aplikasi AHU daring sebagai organisasi berbadan Hukum.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Kalteng terima hibah Rp150 juta dari BRI