Pangkalan Bun (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Amir Hadi menyampaikan bahwa rencana pembangunan bandar udara yang baru berlokasi di Desa Sabuai Kecamatan Kumai, masih terkendala pembebasan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia (KLHK RI)
Pembangunan bandara Sabuai yang sudah sudah direncanakan sekitar empat tahun itu belum dapat direalisasikan karena lahannya masuk kawasan hutan, kata Amir Hadi di Pangkalan Bun, Sabtu.
"Jadi kami harus minta ijin pembebasan lahan ke Kementerian LHK, agar rencana membangun bandara itu dapat dilaksanakan," tambahnya.
Dijelaskannya, rencana pembangunan bandar udara baru di Sabuai tersebut, Pemerintah Kabupaten Kobar menyiapkan lahan dengan luas 2.500 hektar, dan pihaknya sudah melakukan titik kordinat untuk tata ruang pembangunan bandara.
"Bandara Iskandar Pangkalan Bun yang saat ini beroperasi, tidak lagi bisa dikembangkan karena letak dan lahannya yang tidak memungkinkan, sehingga kita memang sudah perlu memiliki bandara baru yang mampu melayani pesawat berbadan besar, " Ujarnya.
Diketahui, bandara udara Sultan Iskandar yang berada di Pangkalan Bun hanya memiliki panjang landasan 2100 meter, dan untuk syarat landasan pacu untuk pesawat berbadan besar minimal panjang 2600 meter. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembangunan bandara baru di Kobar.
"Bandara Sultan Iskandar sudah tidak bisa lagi untuk penambahan panjang runway, karena di depan landasan itu jurang," kata Amir.
Baca juga: Berikut alasan Pemkab Kobar belum bisa tarik retribusi TKA
Kepada Dishub Kobar itu pun berharap, kendala lahan ini bisa segera di selesaikan, agar pembangunan bandara di Desa Sabuai tersebut bisa segera terlaksana, karena beberapa fasilitas pendukung seperti jalan dan lainnya sudah mulai dikerjakan.
Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Iskandar Pangkalan Bun, Zuber mengatakan bahwa pihaknya saat ini hanya menunggu proses dari Pemkab untuk menindak lanjuti pembangunan.
"Kalau sudah ada keluar sertifikat bukti pembebasan lahan dari Pemkab, baru kita mulai bergerak seperti menyiapkan anggaran dan lainnya," kata Zuber.
Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Kobar rutin bagikan 5.000 bibit cabai rawit
Baca juga: Pemkab Kobar rilis logo resmi Hari Jadi ke-63
Baca juga: Pemkab Kobar siapkan Desa Rangda sebagai kawasan transmigrasi
Berita Terkait
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib
Dinas MPTSP Kapuas gelar diskusi rumuskan kemudahan investasi
Rabu, 27 Maret 2024 5:51 Wib
DWP Disarpustaka Kapuas kembangkan tanam hidroponik
Senin, 25 Maret 2024 13:39 Wib
UPTD Balai Pembibitan Ternak Barut kembangkan ternak ayam petelur
Jumat, 15 Maret 2024 16:23 Wib
Dinas PUPRPKP Kapuas survei rumah tidak layak huni
Jumat, 15 Maret 2024 7:36 Wib
DPMD Kapuas gelar lomba inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat kabupaten
Rabu, 6 Maret 2024 17:22 Wib
DPRD Barsel bahas satuan harga perjalanan dinas
Selasa, 5 Maret 2024 15:36 Wib
Penjabat Bupati Barsel sebut perlu dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran
Senin, 4 Maret 2024 13:33 Wib