Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) tahun 2023 sebesar Rp248,5 miliar sebagai pagu definitif.
Persetujuan itu dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BNPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Junimart mengatakan pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp205,7 miliar, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp42,75 miliar.
"Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran BNPP sebesar Rp100 miliar," ujarnya lagi.
Komisi II, kata Junimart, meminta kepada Badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu definitif BNPP RI tahun 2023.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus ex officio Kepala BNPP mengatakan, terdapat tiga hal penting yang menjadi tugas BNPP yakni menyelesaikan beberapa segmen yang masih berselisih dengan Malaysia dan Timor Leste.
Kemudian pengelolaan delapan pos lintas batas, serta mempercepat pembangunan daerah perbatasan berbasis lokasi prioritas.
Selain itu, sejumlah arah kebijakan BNPP di antaranya mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.
Kemudian, mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.
Selanjutnya, mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Terakhir, mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.
