Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota membuat Peraturan Daerah Cadangan Pangan sebagai tindak lanjut PP No 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.
"Perda tersebut sebagai pedoman dalam menyediakan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang disalurkan dalam rangka mencegah serta menanggulangi kerawanan pangan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Riza Rahmadi di Palangka Raya, Senin.
Selain itu juga sebagai upaya mencegah maupun menanggulangi pasca bencana, gejolak harga pangan, serta keadaan darurat maupun lainnya. Perda ini juga diperlukan, agar pengelolaan cadangan pangan di daerah memiliki payung hukum yang kuat.
Dia menjelaskan, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota telah disurati agar segera menindaklanjuti hal tersebut. Adapun saat ini kabupaten/kota yang sudah memiliki perda dimaksud, meliputi Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, serta Gunung Mas.
Sedangkan Palangka Raya, Seruyan, serta Murung Raya masih dalam tahapan proses penyusunan. Kemudian untuk Barito Selatan dan Katingan memiliki peraturan bupati terkait cadangan pangan.
"Kami mendorong agar semua kabupaten dan kota di Kalteng bisa segera menyusun dan membuat perda tersebut, karena ini sangatlah penting," terang Riza.
Baca juga: Infrastruktur Food Estate mudahkan petani pasarkan hasil panen
Hal itu dia sampaikan usai menerima kunjungan kerja jajaran DPRD Barito Timur yang juga membahas tentang pembuatan Perda Cadangan Pangan tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muler mengatakan, pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut adanya arahan untuk dibuatnya Perda Cadangan Pangan di daerah.
"Surat edaran ini sudah dikirim ke masing-masing kabupaten dan kota sejak Oktober lalu, namun untuk Bartim setelah kami cek di prolegda terkait ini belum tercantum," ujarnya.
Hal ini menjadi perhatian serius dari jajaran legislatif, mengingat banyaknya manfaat dari adanya perda tersebut, seperti mengatasi krisis pangan, hingga potensialnya pengembangan di daerah dalam sektor pangan.
"Seyogyanya memang perda ini diajukan eksekutif, namun jika mereka terkendala maka legislatif dapat mengajukan perda inisiatif. Tetapi selebihnya akan kami komunikasikan dengan Bapemperda," tegasnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng kembali distribusikan 4.000 paket bahan pokok di Kotim
Baca juga: Infrastruktur Food Estate mudahkan petani pasarkan hasil panen
Baca juga: Beras pera subsidi Pemprov Kalteng diminati masyarakat
Pemprov Kalteng dorong kabupaten/kota miliki Perda Cadangan Pangan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Riza Rahmadi (tiga kiri) bersama Wakil Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muler (tiga kanan) dalam rapat membahas tentang Perda Cadangan Pangan di Palangka Raya, Senin, (12/12/2022). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)
