Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah Eko Marsoro menyatakan bahwa pihaknya memerlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak terkait proses demokrasi di provinsi setempat, yang nantinya akan berguna dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah ini untuk tahun 2022.
Pernyataan itu disampaikan Eko melalui Statistisi Ahli Madya BPS Prov Kalteng Akhmad Tantowi pada saat membuka Fokus Group Diskusi (FGD) dalam rangka penghitungan IDI Kalteng Tahun 2022 di Palangka Raya, Kamis.
"Berbagai pihak yang diminta masukannya yakni pemerintah daerah dan pusat, tokoh masyarakat dan agama, pimpinan redaksi media, aparat keamanan, perwakilan partai politik, aktivis LSM, akademisi dan mahasiswa," ucapnya.
Dikatakan, IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kalteng. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Untuk di Kalteng, ada tiga aspek pembentuk IDI, yakni Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
Ketiga aspek demokrasi ini merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya, karena metode penghitungan IDI sebelumnya belum mencakup dari sisi ekonomi dan sosial. Pada penghitungan IDI metode baru juga mulai dilakukan penghitungan IDI pada tingkat pusat, sehingga IDI Indonesia dihasilkan dari gabungan IDI pusat dengan semua IDI provinsi.
"Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengkuantitatifkan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari hasil tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang diteliti.
Baca juga: NTP Gabungan Kalteng selama Maret 2023 alami kenaikan 2,10 persen
Dengan demikian, lanjut dia, pengukuran ini akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi. Hasil ini akan bermanfaat untuk beberapa hal, yakni hasil pengumpulan IDI dapat membantu para akademisi mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, dan bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi maupun nasional, khususnya pada aspek yang masih kurang.
"Penghitungan metode baru capaian IDI di Kalteng tahun 2021 tercatat sebesar 73,17. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, peringkat Kalteng tercatat pada peringkat ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia," kata Eko.
Untuk itu, dengan diselenggarakannya FGD-IDI ini, diharapkan dapat menghasilkan masukan dan resume yang nantinya akan berguna dalam penyusunan IDI Kalteng 2022.
Baca juga: Beras dan rokok jadi penyumbang inflasi di Kalteng pada Februari 2023
Baca juga: Pemkab-BPS sinkronisasi publikasi data Pulang Pisau dalam angka
BPS minta masukan berbagai pihak terkait IDI di Kalteng
Fasilitator FGD IDI Kalteng Tahun 2022 Ambyar Dwi Santoso. ANTARA/Jaya W M.
