MPR dukung langkah pemerintah lakukan tindakan tegas terukur pada separatis KKB

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dia menilai tindakan tegas terukur perlu dilakukan karena separatis KKB sering menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.

“Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Jakarta, Sabtu.

Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan KKB di Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.

Menurut dia, sikap pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia juga menilai pemerintah harus untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai masyarakat Papua lainnya.

“Dialog dengan pemda dan berbagai tokoh tersebut dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai,” ujarnya.

Bamsoet menjelaskan bahwa Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca-penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur.

Menurut dia, masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan.

Dia juga mengingatkan menjelang pertengahan tahun 2023, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua, misalnya, pada awal Februari terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak.

“Kejadian itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tidak hanya itu, pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya,” katanya.

Dia menilai selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, perlu dilakukan dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut.

Langkah dialog tersebut menurut Bamsoet, akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan, bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan.

Bamsoet menilai masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki sehingga bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.