DPRD minta Pemkab Bartim waspadai ancaman karhutla

Tamiang Layang (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ariantho S Muler meminta pemerintah kabupaten mulai mempersiapkan berbagai langkah dan strategi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Walaupun ada hujan ringan, dalam beberapa pekan ini cuaca panas luar biasa. Hal itu perlu diwaspadai karena dapat memicu terjadinya karhutla," kata Ariantho di Tamiang Layang, Jumat.

Dia meminta, pemerintah kabupaten tidak hanya terfokus pada penyiapan sarana prasarana dalam menanggulangi karhutla, tetapi juga secara rutin memantau titik-titik yang rawan terjadi kebakaran.

“Pemantauan dilakukan untuk dan akan mempermudah personel di lapangan dalam memadamkan lahan ataupun hutan yang terbakar,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab Bartim berhasil turunkan angka stunting 6,8 persen

Legislator dari daerah pemilihan Bartim III meliputi Kecamatan Dusun Tengah, Raren Batuah dan Pematang Karau itu menambahkan, perusahaan besar swasta (PBS) juga harus dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.

Keterlibatan para PBS baik di bidang pertambangan maupun perkebunan bukan hanya di areal lahan operasional, namun juga desa-desa di sekitar PBS beroperasional.

“Wilayah Barito Timur ini cukup luas. Jadi, harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk PBS yang beroperasi di Barito Timur, dengan harapan adanya kolaborasi dan sinergi dalam menanggulangi karhutla,” tuturnya.

Dia mengakui upaya pencegahan karhutla memang bukan perkara mudah dan instan seperti membalik telapak tangan. Diperlukan pencegahan dari tingkat individu untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, supaya tidak membakar lahan sembarangan.

"Kegiatan membakar lahan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun, sehingga untuk mengubah perilaku itu harus dilakukan pendekatan dan secara bertahap," kata Ariantho.

Kata dia, semakin banyak masyarakat yang diedukasi, maka dampak positif yang ditimbulkan nantinya juga akan semakin banyak. Terutama menurunnya dampak negatif dari karhutla. Diperlukan upaya komprehensif agar tidak menjadi polemik berkepanjangan terkait karhutla.

Baca juga: DPRD Barito Timur minta pendirian BUMDes Bersama dikaji ulang