Mataram (ANTARA) - Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menerima hasil visum korban kasus dugaan asusila bakal calon anggota legislatif (bacaleg) asal Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
"Iya, hasil visum sudah kami terima," kata Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Arman Asmara Syarifuddin di Mataram, Rabu.
Hasil visum tersebut, jelas dia, datang dari Tim Laboratorium Forensik Polda Bali, namun tidak dijelaskan isi dari hasil visum itu.
"Nanti itu, hasilnya tidak boleh kita sampaikan karena itu ranahnya dokter yang menyampaikan," ujarnya.
Namun, dari adanya hasil visum ini, penyidik bisa melanjutkan proses pemeriksaan saksi, baik dari pihak korban maupun pelapor.
"Pemeriksaan akan terus dilakukan secara maraton, termasuk dari pihak labfor yang mengeluarkan hasil visum," ucap dia.
Untuk kasus dugaan penganiayaan yang berjalan di Polres Lombok Barat, Arman mengatakan bahwa pemeriksaan saksi masih berjalan. "Saksi-saksinya masih diperiksa," imbuhnya.
Kasus dugaan penganiayaan oleh warga terhadap SS di desa tempat tinggalnya, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, terjadi pada Minggu, 17 Juli 2023. Video yang memperlihatkan penganiayaan terhadap SS turut tersebar luas di media sosial.
Penganiayaan itu terungkap sebagai bentuk reaksi dari adanya warga yang menyiarkan informasi melalui pengeras suara di masjid terkait dugaan SS telah melakukan tindakan asusila terhadap korban yang tidak lain adalah putrinya.
Beruntung informasi penganiayaan tersebut cepat mendapatkan respons dari pihak kepolisian sehingga SS berhasil diselamatkan dari amukan warga dan dibawa ke rumah sakit.
Berita Terkait
Kejari Palangka Raya periksa mantan Rektor UPR
Kamis, 25 April 2024 20:36 Wib
Aparat diminta usut tuntas kasus dugaan penipuan batalnya konser musik
Kamis, 25 April 2024 17:40 Wib
Dugaan asusila Hasyim Asy'ari
Jumat, 19 April 2024 18:50 Wib
Polri gali makam korban dugaan pembunuhan oleh oknum TNI di Sawahlunto
Rabu, 17 April 2024 13:49 Wib
Eks Dirut Taspen Iqbal Latanro dipanggil KPK terkait dugaan korupsi investasi fiktif
Selasa, 2 April 2024 18:06 Wib
Kabiro Umum Mahkamah Agung Supandi dipanggil KPK terkait kasus dugaan TPPU
Senin, 1 April 2024 16:02 Wib
RSUD Doris Sylvanus bantah dugaan malapraktik, orangtua bayi ungkapkan kekecewaan
Rabu, 20 Maret 2024 17:30 Wib
Jaksa Agung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 13:45 Wib