Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pembangunan industri petrochemical atau petrokimia di Kalimantan Utara (Kaltara) tetap dilanjutkan meski ekonomi dunia sedang sulit.
“Saya senang, kemarin walaupun di Tiongkok, atau seluruh dunia, ya, mengalami ekonomi agak sulit, mereka sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun tetap dilanjutkan,” ujar Luhut dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan sejumlah investor yang masih menunggu hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Luhut mengatakan bahwa memang benar para investor menanti-nanti hasil pemilu, dan saat ini sudah terdapat investor yang memberi lampu hijau untuk melanjutkan rencana investasi mereka di Indonesia.
“Angkanya mereka sudah kasih green light (lampu hijau) untuk masuk ke Indonesia. Tinggal kita tunggu, jangan sampai ada macam-macam lagi di depan,” kata Luhut.
Selain pembangunan industri petrokimia di Kalimantan Utara, Luhut juga mengungkapkan ada proyek-proyek lainnya yang juga bergulir. Salah satu dari proyek tersebut adalah hilirisasi stainless steel atau besi tahan karat menjadi garpu, sendok, jarum suntik dan produk lainnya.
“Itu mereka sudah minta, ingin masuk (Indonesia),” ucap dia.
Luhut mengatakan bahwa pemerintah memberi kawasan khusus untuk proyek hilirisasi stainless steel tersebut.
“Sehingga UMKM akan mendapat peluang juga untuk ada di situ,” kata Luhut.
Pada 27 Juli 2023, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden China Xi Jinping. Salah satu pembahasan antara Jokowi dengan Xi Jinping adalah joint call perusahaan di bidang petrokimia dan PLTA di Kaltara.
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan jaminan ke jajaran pengusaha China mengenai komitmen Indonesia untuk menjaga iklim investasi agar tetap stabil dan berjalan dengan baik.
Presiden juga mengimbau para investor tidak ragu mengutarakan kendala yang mungkin dihadapi kala berinvestasi di Indonesia.
"Saya berharap kalau ada masalah-masalah di lapangan, baik mengenai pembebasan tanah, baik mengenai izin, tolong disampaikan," kata Jokowi.
