Kuala Kapuas (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Berinto, meminta kepada pemerintah daerah setempat, untuk dapat memberikan perhatian khusus bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal akibat rumahnya hanyut dan rusak dihantam banjir.
“Ada kurang lebih lima belas rumah milik warga di Dusun Tumbang Mamput, Desa Baronang, Kecamatan Kapuas Tengah, hanyut dan mengalami rusak berat akibat diterjang banjir,” kata Barinto di Kuala Kapuas, Senin.
Hal itu disampaikan oleh politisi dari Partai NasDem ini, saat mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah setempat, bersama dengan anggota DPR RI Perwakilan Kalteng, dari Fraksi NasDem, Andina Thresia Narang.
Wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah pemilihan (Dapil) Kapuas III meliputi Kecamatan Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Timpah, Mandau Talawang dan Pasak Talawang ini, juga meminta kepada pemerintah daerah setempat, untuk dapat mencarikan solusi terkait warga yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut.
“Pemerintah daerah diminta serius untuk mencari solusi. Dan kalau memang pemerintah daerah merasa itu memang bukan kewenangannya, sampaikan kepada gubernur agar diteruskan secara berjenjang,” tegasnya.
Baca juga: Operasi Keselamatan Telabang 2025 di Kapuas berlangsung hingga 14 hari kedepan
Berinto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan yang bersifat sembako. Namun itu, menurutnya, masih harus mendapat perhatian serius, karena masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal ini, dan rumahnya hanyut akibat banjir perlu mendapatkan perhatian.
Terkait banjir yang sering melanda di wilayah setempat, ia juga meminta kepada pemerintah daerah setempat, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten setempat, untuk dapat melakukan pengecekan kembali terhadap Amdal milik sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di daerah setempat.
Dia meminta kepada pemerintah daerah menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat amdal perusahaan, untuk mengetahui apakah ada kekeliruan atau ada yang salah sehingga harus diperbaiki. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pada 2026, 2027 dan seterusnya kejadian serupa bisa lebih parah lagi.
"Oleh karena itu, agar dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan aktifitas-aktifitas, apakah ini memang akibat alam atau ada akibat lainnya. Mohon kepada pemerintah daerah untuk tidak menutup mata dalam hal ini,” demikian Berinto.
Baca juga: Disdagperinkop dan UKM Kapuas bantu mesin cetak batako untuk pelaku usaha
Baca juga: Dinkes Kapuas imbau masyarakat waspada DBD pasca banjir
Baca juga: Pemkab Kapuas kirim bantuan logistik untuk tiga kecamatan
