Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tengah berupaya memberikan bantuan bibit kelapa sawit berkualitas bagi petani setempat, agar hasil yang didapat lebih baik.
"Pak Bupati menginginkan di anggaran (APBD) perubahan itu ada pengadaan bibit sawit berkualitas untuk membantu petani," kata Kepala Dinas Pertanian Kotawaringin Timur, Sepnita di Sampit, Selasa.
Saat ini minat masyarakat Kotawaringin Timur untuk menanam kelapa sawit cukup tinggi. Apalagi harga kelapa sawit sedang bagus sehingga dinilai masih sangat menjanjikan.
Sepnita menegaskan, kualitas bibit akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan produktivitas sawit tersebut nantinya. Kendala di Kotawaringin Timur adalah sawit yang ditanam petani pekebun menggunakan bibit yang legalitasnya tidak jelas sehingga kualitasnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Disdik Kotim tegaskan penerimaan murid baru tidak dipungut biaya
"Ini juga sangat mempengaruhi produktivitas, padahal kita berharap apa yang ditanam oleh petani pekebun itu paling tidak produktivitasnya di atas 2,5 ton per hektare," harap Sepnita.
Untuk itulah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sangat mendukung dan siap melaksanakan arahan Bupati Halikinnor untuk mengupayakan bibit sawit berkualitas bagi petani pekebun. Program ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh petani pekebun.
Dia yakin apabila program ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maka produktivitas sawit petani pekebun bisa lebih baik sehingga pendapatan petani juga akan semakin meningkat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan.
Sepnita menyebut, jika dilihat dari tutupan sawit, total luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani pekebun atau sering disebut kebun sawit rakyat itu luasnya sekitar 130.000 hektare.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur akan melakukan pendataan kebun sawit rakyat dan luasannya secara riil di lapangan dengan menghitung perbandingan dari dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerah ini.
Sementara itu, Sepnita juga tidak menampik belum optimalnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Informasi yang diterimanya dari petani, banyak regulasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok atau petani pekebun sehingga memang agak sulit petani mendapatkan bantuan dari program tersebut.
"Apalagi banyak sawit petani itu kan ada di kawasan hutan, sedangkan syarat daripada PSR itu adalah APL (area penggunaan lain), makanya terkendala," demikian Sepnita.
Baca juga: PT Unggul Lestari tanam jagung dukung Program Asta Cita pemerintah untuk swasembada pangan nasional
Baca juga: Pemkab Kotim siapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat
Baca juga: Pemkab Kotim upayakan akses air bersih untuk minimalkan risiko serangan buaya
