Tamiang Layang (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah, Misnohartaku menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sangat mengharapkan masukan yang konstruktif dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Harapan itu disampaikan dirinya sata memimpin entry meeting bersama BPKP Kalteng yang diselenggarakan Inspektorat Bartim dan turut diikuti sejumlah Kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, di Tamiang Layang, Rabu.
"Kami juga berharap semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan," singkat Misnohartaku.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Dwito Santoso dalam rapat yang dipublikasikan MMC Bartim ini menyampaikan, potensi daerah perlu digali secara maksimal. Apalagi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membutuhkan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
"Permasalahan mendasar yang selama ini menjadi hambatan perlu segera ditangani, dan peran aparat pengawasan intern harus terus didorong, agar lebih optimal dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah," ucapnya.
Dikatakan, dari hasil pengawasan BPKP tahun 2024, realisasi belanja daerah serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Bartim masih tergolong lambat. Selain itu, terdapat kesenjangan antara realisasi belanja dengan rencana penarikan dana.
Kebijakan pengadaan barang dan jasa juga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh, sementara jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengadaan belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan. Proses perencanaan dan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengadaan juga masih dianggap lemah.
Baca juga: Bupati tak ingin penanganan banjir di Bartim bergerak sendiri-sendiri
Dalam aspek pengendalian intern dan manajemen risiko, hasil evaluasi terhadap penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada tahun 2024 turut disampaikan.
"Rincian hasil evaluasi per sektor akan dituangkan lebih lanjut dalam laporan hasil evaluasi, yang disusun berdasarkan asersi dari pemerintah daerah," kata Dwito.
Kepala BPKP Kalteng itu pun berharap Melalui kegiatan ini, Pemkab Bartim dapat terus berbenah dalam memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.
Baca juga: Wakil Bupati kembali dipercaya pimpin KNPI Bartim periode 2025-2028
Baca juga: Pemkab Bartim targetkan RPJMD 2025-2029 selesai Agustus 2025
Baca juga: Bupati Bartim minta PPPK dan CPNS hilangkan anggapan lambat dan kurang profesional
