
Gubernur Kalteng tegaskan komitmen lindungi martabat Masyarakat Adat Dayak

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah provinsi melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan.
"Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Manggatang Utus, yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI," kata Agustiar saat membuka seminar International Day of the World's Indigenous People bertajuk "Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly)" di Palangka Raya, Jumat.
Gubernur mengatakan melalui seminar ini bersama-sama mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894 sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak.
"Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun," jelasnya.
Baca juga: Kalimantan Tengah fokus dalam penguatan PAD
Ia mengajak semua pihak bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Agustiar pun menekankan melalui forum ini, pihaknya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban.
"Ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan," ucapnya.
Kegiatan seminar ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak serta menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia serta pusat budaya Dayak berskala internasional.
Sebagaimana telah disepakati dalam komitmen bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025, forum ini menjadi momentum penting memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.
Baca juga: Budi Waseso lantik Agustiar Sabran sebagai Ketua Mabida Pramuka Kalteng
Baca juga: Gubernur pastikan MBG dan CKG di SMAN 3 Palangka Raya berjalan optimal
Baca juga: Gubernur kawal ratusan siswa SMAN 2 Palangka Raya ikuti CKG
Pewarta : Muhammad Arif Hidayat
Uploader: Admin 1
COPYRIGHT © ANTARA 2026
