Inspektorat Katingan tekankan transparansi dalam konsolidasi PBJ se-Kalteng

id katingan,kasongan,kalteng

Inspektorat Katingan tekankan transparansi dalam konsolidasi PBJ se-Kalteng

Suasana saat kegiatan koordinasi evaluasi tindak lanjut konsolidasi PBJ pemerintah se-provinsi Kalteng. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Kasongan (ANTARA) - Upaya memperkuat transparansi dan pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa terus digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Inspektorat dengan mengikuti Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang digelar secara virtual melalui zoom meeting di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Katingan ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

"Fokus utama pembahasan diarahkan pada penguatan tata kelola PBJ yang transparan, akuntabel, serta efisien sebagai langkah nyata meminimalisasi potensi penyimpangan," kata Inspektur Inspektorat Deddy Ferras di Kasongan.

Sejumlah pejabat perangkat daerah turut hadir mewakili Katingan, antara lain Kepala Bappedalitbang, Kepala BKAD, Kepala DPUPR, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Mas Amsyar, Kepala Bagian PBJ, serta Kepala Bagian Umum Setda. Partisipasi ini sekaligus mencerminkan konsistensi Pemkab Katingan dalam menindaklanjuti kebijakan konsolidasi PBJ di daerah.

Baca juga: Bupati Katingan turut dilantik jadi pengurus Gerakan Pramuka Kalteng

Deddy Ferras menegaskan pentingnya forum evaluasi ini untuk memastikan proses konsolidasi berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu area rawan penyimpangan. Melalui konsolidasi PBJ, pemerintah berupaya memperkuat transparansi, efisiensi, serta mendorong pencegahan korupsi sejak dini,” jelasnya.

Menurut Deddy Ferras, kegiatan ini juga menjadi ruang strategis bagi daerah se-Kalimantan Tengah untuk saling bertukar pengalaman, berbagi tantangan, serta merumuskan strategi bersama dalam penerapan sistem pengadaan yang berintegritas.

“Pemkab Katingan melalui Inspektorat berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi, khususnya di sektor PBJ. Konsolidasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaya guna,” pungkasnya.

Baca juga: Bupati Katingan komitmen majukan Gerakan Pramuka

Baca juga: Pemkab Katingan jadikan pembenahan data perubahan kawasan hutan program prioritas

Baca juga: Pemkab Katingan angkat potensi lokal di Apkasi Otonomi Expo 2025


Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.