Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menunjuk dan melantik Umar Kaderi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) menggantikan Masri yang memasuki masa purna tugas per 1 November 2025.
“Selamat memasuki masa purna tugas kepada Masri semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dapat menikmati waktu bersama keluarga dengan penuh sukacita. Selanjutnya, kepada Pj Sekda Kotim yang baru Umar Kader selamat mengemban tugas yang baru,” kata Halikinnor di Sampit, Jumat.
Hal ini ia sampaikan pada acara pelepasan PNS purna tugas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November dan 1 Desember 2025 yang diikuti dengan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Kotim, berlokasi di Gedung Serbaguna Sampit.
Halikinnor menyampaikan, alasannya memilih Umar Kaderi sebagai Pj Sekda lantaran yang bersangkutan memiliki dasar pendidikan hukum dan kesehatan, serta pernah beberapa kali menjabat sebagai kepala pada beberapa dinas berbeda.
Selain itu, Umar Kaderi juga tergolong paling tua dibandingkan pejabat daerah lainnya yang setara, sehingga diharapkan bisa memimpin dan mengayomi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kotim.
“Jadi ada beberapa pertimbangan saya memilih Umar Kaderi sebagai Pj Sekda, utamanya karena beliau sudah cukup banyak pengalaman dan komunikasinya lebih mudah,” jelasnya.
Sehubungan dengan pelantikan ini, Halikinnor berpesan kepada Pj Sekda Kotim yang baru bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks.
Salah satunya, pada 2026 pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sehingga program-program daerah yang telah direncanakan untuk 2026 kemungkinan ada yang tertunda, akan tetapi Pemkab Kotim akan tetap berusaha untuk dapat melaksanakan program-program prioritas yang telah direncanakan.
“Saya minta kepada Pj Sekda yang baru agar dapat lebih mendorong optimalisasi potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kotim melalui sektor-sektor terkait di sela-sela efisiensi atau pengurangan dana TKD oleh pemerintah pusat,” pesannya.
Sementara itu, terkait dengan pemilihan Sekda Kotim definitif, Halikinnor menyampaikan bahwa hal tersebut harus melalui lelang jabatan atau seleksi terbuka yang tidak hanya berlaku bagi pejabat di lingkungan Pemkab Kotim tapi juga ASN dari daerah lainnya.
Baca juga: Disbudpar Kotim dukung Tiwah dikemas untuk menarik wisatawan
Lelang jabatan ini juga tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja, tapi harus melibatkan panitia seleksi nasional (panselnas) dan saat ini pihaknya tengah mengusulkan hal tersebut ke pusat untuk pembentukan panselnas.
“Karena jabatan Sekda ini adalah jabatan ASN tertinggi di daerah, sehingga panitia seleksinya pun tidak bisa dari kita (kabupaten) saja, tetapi melibatkan provinsi dan juga pusat, jadi kita tunggu saja,” pungkasnya.
Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Pj Sekda Kotim Umar Kaderi menyampaikan terima kasih dan bersyukur karena mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Pj Sekda Kotim.
Ia pun mengaku telah menyiapkan beberapa rencana sebagai langkah awalnya menjabat Pj Sekda, yakni melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan seluruh OPD mengenai kebijakan prioritas daerah yang sudah dilakukan agar tetap berjalan maksimal.
“Sebagaimana arahan bupati terkait optimalisasi PAD, yang memang kita ketahui bahwa keuangan daerah kita dalam kondisi yang kurang bagus terkait kebijakan fiskal pusat, TKD kita dipotong sehingga mengakibatkan beberapa prioritas pembangunan terkendala bahkan bisa tertunda,” ujarnya.
Dihadapkan dengan kondisi anggaran yang sulit segera setelah menjabat sebagai Pj Sekda memang tidak mudah, namun Umar yakin bahwa dengan konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi dari seluruh OPD maka semua tantangan bisa dilalui dengan baik.
Oleh karena itu, ia mengajak dan meminta dukungan seluruh OPD agar dapat bersinergi dalam menghadapi kondisi fiskal yang kurang. Beberapa kegiatan mungkin akan ditunda demi menghemat anggaran, sehingga ia berharap pengertian dari setiap OPD.
“Hal ini akan kami koordinasikan dengan OPD terkait supaya kita bisa meningkatkan PAD. Sementara kami masih menentukan pemetaan terkait dengan potensi-potensi pendapatan yang mana yang bisa kita gali lagi, tentunya dengan tidak memberatkan masyarakat,” ucapnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu menyampaikan total ada 27 pegawai dilepas pada acara pelepasan purna tugas kali ini, 10 di antaranya TMT 1 November dan sisanya TMT 1 Desember 2025.
“Sebanyak 27 pegawai ini telah menyelesaikan masa pengabdiannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, yang mana salah satunya adalah Pj Sekda sekaligus Kepala Inspektorat Kotim yakni Masri yang juga memasuki masa purna tugas,” sebutnya.
Ia menambahkan, sesuai ketentuan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda maka ditunjuklah seorang Penjabat Sekda. Namun, berdasarkan arahan bupati bahwa semua jabatan yang dipegang oleh Pj maupun Pelaksana Tugas (Plt) ditargetkan terisi pada Desember 2025.
“Sementara ini ada sekitar 15 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang kosong. Tapi kami masih menunggu arahan pimpinan, apakah nanti akan diadakan seleksi terbuka atau bagaimana,” demikian Kamaruddin.
Baca juga: PDIP Kotim ingatkan prioritas anggaran untuk kepentingan masyarakat
Baca juga: 1.871 tenaga kontrak di Kotim diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu
Baca juga: Kotim borong tujuh gelar juara GTK Kalteng
