
Fraksi PAN DPRD Palangka Raya minta pemkot tak tambah beban pajak

Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mengingatkan sekaligus menekankan kepada jajaran pemerintah setempat, agar dalam melakukan peningkatan pendapatan daerah, tidak harus dengan menambah beban pajak baru kepada masyarakat.
"Pemkot harus perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber PAD tanpa menambah pungutan yang memberatkan warga," kata anggota Fraksi PAN DPRD Arif M Norkim di Palangka Raya, Rabu.
Meski demikian pihaknya mengapresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Palangka Raya yang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana tetap mempertimbangkan peningkatan PAD dilakukan secara bijak, yakni dengan tidak menambah beban pajak kepada masyarakat yang saat ini masih berupaya memulihkan kondisi ekonomi.
Arif mengatakan pemerintah memiliki banyak ruang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dengan memperbaiki tata kelola dan sistem administrasi yang ada. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah menerapkan digitalisasi sistem perpajakan daerah agar lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
"Digitalisasi pajak daerah bisa mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan, sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak," ucapnya.
Selain itu, Fraksi PAN DORD Palangka Raya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola aset milik daerah yang selama ini dinilai belum termanfaatkan secara maksimal.
Baca juga: DPKUKMP Palangka Raya wujudkan perdagangan maju dan UMKM tangguh
Pemanfaatan potensi ekonomi lokal seperti sektor perdagangan, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga dinilai dapat menjadi sumber peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
"Dengan tata kelola yang baik, retribusi yang tertib, dan pengawasan yang kuat terhadap potensi kebocoran pendapatan, kami yakin PAD dapat meningkat secara signifikan tanpa menambah pajak baru," ujarnya.
Fraksi PAN berharap Pemerintah Kota Palangka Raya mampu menjalankan kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada peningkatan angka pendapatan semata.
"Semoga dengan adanya pengurangan anggaran tidak berpengaruh terhadap jalannya pembangunan dan roda pemerintahan di Kota Palangka Raya," demikian Arif.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong penataan sistem angkutan logistik kota
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta perkuat perencanaan drainase berbasis tata ruang
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta pemkot gencarkan edukasi sampah bernilai ekonomis
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
