Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari mengingatkan dan meminta kepada pemerintah kota, agar lebih memperkuat perencanaan drainase berbasis tata ruang.
"Jangan sampai drainase dibangun hanya berdasarkan permintaan warga atau lokasi genangan sesaat, tapi tidak melihat sistem aliran keseluruhan. Akibatnya, air tetap tidak mengalir maksimal," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengungkapkan menilai pembangunan drainase di kota setempat perlu diarahkan dengan perencanaan berbasis tata ruang agar hasilnya benar-benar efektif menekan genangan air yang masih sering terjadi. Sebab, selama ini pembangunan drainase masih banyak yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konektivitas antar saluran.
"Hal ini menjadi penyebab utama air meluap ke jalan meski proyek drainase telah dilakukan di beberapa titik. Harus ada sinkronisasi antara OPD. Tanpa koordinasi, pembangunan hanya jadi proyek tahunan tanpa hasil konkret," ucapnya.
Tantawi juga menyoroti lemahnya aspek pengawasan lapangan yang sering kali membuat kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Kondisi itu menurut dirinya, membuat umur drainase tidak bertahan lama dan akhirnya menimbulkan pemborosan anggaran kedepannya.
"Kalau kualitasnya rendah, dua tahun saja sudah rusak dan harus diperbaiki lagi. Ini jelas tidak efisien dan membebani keuangan daerah," ujarnya.
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta pemkot gencarkan edukasi sampah bernilai ekonomis
Dirinya pun menyebut, drainase yang tertata baik tidak hanya berfungsi mengendalikan air hujan, tetapi juga menjadi bagian penting dari penataan kota yang bersih dan sehat. Untuk itu, pembangunan infrastruktur air seharusnya tidak dilihat sebagai proyek fisik semata, melainkan investasi jangka panjang.
Selain itu, dia mendorong agar pemerintah mulai menerapkan sistem pemantauan digital terhadap jaringan drainase kota. Di mana teknologi ini bisa membantu mendeteksi titik rawan tersumbat atau aliran yang tidak lancar dengan lebih cepat.
"Dengan sistem monitoring digital, pengawasan bisa dilakukan secara real time. Jadi, pemerintah bisa segera tahu mana saluran yang harus dibersihkan atau diperbaiki," demikian Tantawi.
Baca juga: DPRD dan Pemkot Palangka Raya bahas jawaban atas pandangan fraksi terkait APBD 2026
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta dapur SPPG tak anggap sertifikasi SLHS sekadar formalitas
Baca juga: DPRD dorong Pemkot Palangka Raya tetap bersemangat di tengah pengurangan TKD
