Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah kota agar tidak menyurutkan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang terjadi saat ini.
"Karena memang saat ini kita sedang mengalami efisiensi anggaran yang juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Ini saatnya kita meningkatkan strategi untuk tetap melakukan yang terbaik kepada masyarakat," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Selain itu, Hatir mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya bersama seluruh jajaran perangkat daerah untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya ini, kata dia, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tidak menimbulkan beban ekonomi baru.
“Peningkatan PAD harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru memberatkan masyarakat,” ucapnya.
Hatir juga menyoroti dampak pemangkasan TKD yang dapat berimbas pada beberapa sektor lain, seperti pengurangan dana hibah, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Ketua DPRD Palangka Raya sebut APBD 2026 turun jadi Rp1,2 triliun
Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan agar pemerintah kota tetap memperhatikan sektor yang sudah bermitra dengan pemerintah, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan forum pembela negara.
Hatir menilai, jika sudah ada kesepakatan mengenai insentif, maka komitmen tersebut harus tetap dijaga.
“Kalaupun sudah ada kesepakatan insentifnya, agar jangan melupakan hal itu,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melalui Pj Sekda Arbert Tombak, menyampaikan pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.
Ia menambahkan, hasil pembahasan bersama DPRD menunjukkan delapan fraksi memiliki pandangan serupa, yakni perlunya menghemat belanja daerah dan memfokuskan anggaran pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Ke depan, arah kebijakan Pemko akan difokuskan pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat," demikian Arbert.
Baca juga: Fraksi Demokrat minta Pemkot Palangka Raya optimalkan PAD semua sektor
Baca juga: DPKUKMP Palangka Raya ingatkan pengurus koperasi tertib laporan RAT
Baca juga: Delapan fraksi DPRD Palangka Raya sepakat bahas APBD 2026
