Teras Narang ajak 'keroyokan' perjuangkan aspirasi Kotim ke pusat

Sabtu, 28 Februari 2026 06:16 WIB

Anggota DPD RI Dr. Agustin Teras Narang saat melakukan reses ke Kotim, Jumat (27/2/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr Agustin Teras Narang mengajak seluruh elemen perwakilan rakyat untuk bergerak bersama atau ‘keroyokan’ dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, hingga ke tingkat pusat.

“Tadi sudah disampaikan mengenai kendala-kendala yang menyangkut infrastruktur, pendidikan, kesehatan, listrik dan lainnya. Ini tentu menjadi catatan penting bagi saya dan akan saya sampaikan juga ke rekan-rekan di DPR RI, supaya kita ‘keroyokan’ untuk menyelesaikannya,” kata Teras Narang di Sampit, Jumat.

Hal ini ia sampaikan dalam resesnya di Kotim, tepatnya usai berdialog dengan unsur legislatif dan eksekutif setempat di ruang rapat paripurna DPRD Kotim. Dalam dialog tersebut ia mendengarkan berbagai permasalahan yang ada di Bumi Habaring Hurung.

Menyikapi hal tersebut, Teras Narang menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral antara pihak eksekutif dan legislatif untuk bahu-membahu memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke pusat, karena pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

Persoalan klasik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan energi listrik memerlukan intervensi kolektif agar mendapatkan atensi serius dari pemerintah pusat.

Ia mengimbau agar kepentingan politik praktis dikesampingkan saat berbicara mengenai hak-hak rakyat. Menurutnya, semangat kebersamaan adalah kunci utama agar usulan daerah tidak hanya menjadi tumpukan dokumen, tetapi terealisasi menjadi program nyata.

“Kita jangan lagi melihat kamu dari mana, kamu partai apa, tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama terutama bagi kepentingan rakyat,” tegas Teras Narang.

Ia menambahkan bahwa enam wakil rakyat asal Kalimantan Tengah yang duduk di DPR RI siap bergerak bersama DPD RI untuk mengawal usulan pembangunan. Sinergi ini diharapkan mampu menjebol kebuntuan komunikasi dengan kementerian terkait.

Menanggapi keluhan terkait minimnya anggaran pembangunan, mantan Gubernur Kalteng dua periode ini menyatakan bahwa efisiensi anggaran secara nasional tidak boleh menjadi penghambat.

Salah satu solusi yang ia sarankan adalah aktif mendatangi kementerian teknis agar bisa mendapat bantuan melalui program pusat, sehingga tidak semata-mata bergantung pada anggaran daerah. Tentunya hal ini perlu dilengkapi dengan data dan fakta yang akurat.

“Kalau memang itu menjadi kebutuhan kita, ayo rame-rame kita temui. Kalau masalah infrastruktur, siapa? Menteri PU, ayo. Tetapi dengan data, dengan fakta, yang dibarengi dengan kebutuhan yang kita rasakan betul,” lanjutnya.

Teras Narang juga memberikan pilihan taktis untuk percepatan pembangunan daerah, yakni dengan menjalin kerja sama aktif dengan perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak melalui skema kolaborasi yang baik.

“Hal pertama yang bisa kita lakukan itu adalah bekerjasama dengan perusahaan yang beroperasi di sini dan itu hak kita,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kotim Rimbun menyambut hangat kehadiran Teras Narang dalam agenda reses kali ini. Baginya, kehadiran tokoh nasional tersebut merupakan momen istimewa untuk mencari solusi konkret atas hambatan pembangunan di Kotawaringin Timur.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu batu sandungan terbesar dalam percepatan infrastruktur di Kotim adalah status kawasan hutan. Banyak rencana pembangunan jalan dan fasilitas publik yang terhenti karena terbentur aturan pelepasan kawasan dari pusat.

“Kami sangat merindukan aspirasi ini terakomodir, salah satunya infrastruktur yang terkendala kawasan hutan. Hal ini juga yang kami minta rekomendasi dari Gubernur serta perwakilan di DPD dan DPR RI agar lahan ini bisa dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan," ujar Rimbun.

Lebih lanjut, DPRD Kotim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi reses ini dengan melakukan konsultasi intensif ke tingkat pusat. Rimbun menegaskan bahwa koordinasi tidak akan berhenti di tingkat daerah saja, melainkan akan dikawal hingga ke kementerian.

DPRD Kotim berharap peran Teras Narang sebagai jembatan di DPD RI dapat memperlancar komunikasi birokrasi di tingkat pemerintah pusat. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memberikan jawaban pasti bagi warga Kotim.

“Hari ini kami bersama-sama mendengarkan keluhan warga agar mendapatkan solusi. Hal ini akan kami tindak lanjuti dengan berkonsultasi lagi ke pusat, baik melalui Bapak Teras Narang maupun kawan-kawan di DPR RI,” demikian Rimbun.