Pemerintah pusat hingga daerah diminta sejalan antisipasi tekanan fiskal
Palangka Raya (ANTARA) - Senator Republik Indonesia (RI) Agustin Teras Narang meminta seluruh elemen pemerintah pusat hingga daerah, hendaknya seiring sejalan membangun langkah antisipasi perlindungan masyarakat terhadap kemungkinan tekanan fiskal, yang semakin kuat imbas perang Amerika-Israel versus Iran.
Permintaan itu karena pemberitaan sejumlah media mulai menunjukkan dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang mulai terasa di berbagai daerah, kata Teras Narang melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Senin.
"Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah pun mulai risau akan kenaikan harga BBM non subsidi itu. Itu kenapa pusat dan daerah harus sejalan antisipasi tekanan fiskal," ucapnya.
Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah ini juga mengaku mendapat informasi para supir kendaraan logistik hingga pedagang pasar semakin risau terkait kenaikan harga beberapa komoditas. Di mana sejumlah material pasir dan batu untuk konstruksi, hingga sembako mulai alami kenaikan.
Teras Narang mengatakan kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada harga BBM di dalam negeri, bukan sekadar persoalan teknis energi, melainkan persoalan strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ketika harga BBM naik, efek berantainya terasa pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.
"Pada titik ini, negara diharapkan siap menghadapinya dengan kebijakan penyeimbang serta komunikasi yang tepat. Lebih dari itu, keteladanan dalam menunjukkan sikap lebih sensitif pada situasi masyarakat dalam kondisi kenaikan harga BBM," kata Teras Narang.
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini memahami kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex mengikuti dinamika harga minyak dunia serta nilai tukar. Namun, dirinya juga melihat dampaknya paling besar justru dirasakan oleh sektor logistik dan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sehingga perlu disiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendukung mereka. Terlebih bila konstelasi 'perang energi ini, makin sulit diprediksi.
Dia mengatakan harus ada upaya, agar jangan sampai biaya distribusi turut meningkat tanpa kendali. Kalau ini terjadi, maka inflasi akan sulit dikendalikan dan daya beli masyarakat akan terus tergerus. Begitu pun kepercayaan publik atas pemerintah dapat turut tergerus.
Baca juga: Kalimantan Tengah perkuat pengawasan distribusi BBM hingga elpiji
"Ini juga jadi momen penting dalam pemerintah mendorong akselerasi riset-riset inovatif untuk pengembangan energi alternatif yang lebih masif untuk jangka panjang," kata Teras Narang.
Menurut dirinya, diversifikasi energi ini bagaimana pun mendesak untuk diakselerasi, subsidi BBM perlu reformulasi agar lebih tepat sasaran, investasi penguatan kapasitas buffer stok minyak nasional secara serius, hingga kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar yang menambah berat masalah.
Untuk itu, pengelolaan APBN yang adaptif dan responsif terhadap tekanan fiskal akibat gejolak energi global sangat diperlukan. Ruang fiskal harus dijaga dengan disiplin, namun tetap fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja negara difokuskan pada sektor-sektor prioritas dan mendesak sesuai konteks kekinian, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal agar tidak menimbulkan beban jangka panjang yang lebih berat.
"Pemerintah jangan ragu melakukan efisiensi dan realokasi anggaran sebagai langkah rasionalisasi kebijakan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Soroti kelangkaan solar, Pemkab Bartim pantau ketersediaan BBM
Baca juga: Tertibkan distribusi BBM, Gubernur Kalteng bentuk tim hingga siapkan hadiah
Baca juga: Gubernur Kalteng Agustiar Sabran raih TOP Pembina BUMD 2026
Pewarta : Jaya Wirawana Manurung
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
