Palangka Raya (ANTARA) - Juru Bicara Fraksi DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah kota mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh sektor.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk lebih maksimal dalam menggali dan mengoptimalkan PAD dari seluruh sektor. Hal ini penting agar kemandirian fiskal daerah dapat terus meningkat,” katanya di Palangka Raya, Selasa.
Ia menegaskan, peningkatan PAD harus diiringi dengan inovasi dan terobosan yang berorientasi pada potensi lokal, baik di sektor pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset milik daerah.
Untuk itu ia menekankan, Pemerintah Kota kedepan diharapkan tidak bergantung pada dana transfer dari pusat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
“Jangan sampai kita hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Pemko harus mampu menciptakan inovasi pendapatan, misalnya melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan profesional,” ucapnya.
Selain menyoroti aspek pendapatan, Fraksi Demokrat juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
Untuk itu pemerintah kota harus berkomitmen menyusun APBD 2026 secara realistis, terukur, dan memiliki arah pembangunan yang jelas.
“Kita semua tentu berharap APBD 2026 dapat tersusun secara realistis, terukur, dan memiliki arah pembangunan yang jelas. Transparansi dan efisiensi tetap harus menjadi prinsip utama,” ujarnya.
Baca juga: Fraksi Golkar dorong APBD 2026 fokus pada program menyentuh masyarakat
Hatir menilai optimalisasi PAD tidak hanya berbicara soal peningkatan angka penerimaan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu membangun sistem yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu setiap OPD harus punya kontribusi yang jelas terhadap peningkatan PAD, sehingga ke depan pemerintah kota tidak hanya mengandalkan sektor pajak kendaraan atau retribusi pasar, tapi juga potensi wisata, jasa, dan pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap maksimal.
“Kerja sama dengan sektor swasta harus diarahkan pada pola kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan begitu, penguatan ekonomi lokal bisa berjalan seiring dengan peningkatan PAD,” demikian Hatir.
Baca juga: Delapan fraksi DPRD Palangka Raya sepakat bahas APBD 2026
Baca juga: Disdik Palangka Raya dorong pendidikan tertib lalu lintas sejak dini
Baca juga: Disdik Palangka Raya imbau peserta didik antisipasi dampak cuaca ekstrem
