Badung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan jajaran Forkopimda maupun sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemkot setempat serta Ketua DPRD Palangka Raya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung Provinsi Bali, Selasa (16/12) guna memperkuat peran forkopimda dalam pemerintahan.
Pada lawatan tersebut, Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mengatakan, bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka kaji banding terkait peran dan dukungan forkopimda dalam menjaga stabilitas di daerah.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Badung yang telah menerima kehadiran kami. Selain untuk bersilaturahmi, kunjungan kami ini untuk kaji banding tentang peran dan dukungan Forkopimda Pemkab Badung dalam menjaga stabilitas di daerah," ucapnya di usai acara.
Sekda berharap melalui kaji banding ini dapat membuahkan hasil yang baik. Khususnya untuk diimplementasikan dan diadopsi bagi lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Saya berharap hasil dari kaji banding ini akan jadi masukan buat kami untuk dapat diterapkan di lingkungan Pemkot Palangka Raya,” harapnya.
Sementara itu Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukada menyampaikan, jika sejauh ini dalam menjaga stabilitas di daerah Pemkab Badung bersama Forkopimda terus berupaya menjaga dan merawat harmoni agar tetap berjalan.
"Ini sebagai modal dan menguatkan bahwa Bali ini aman," kata Anak Agung.
Apalagi lanjut dia, Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung sumber utama daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata, maka gambaran stabilitas dan kondisi daerah harus terpancar dari pelayanan dan memastikan keamanan daerah tetap kondusif.
"Tentu senyuman kami masyarakat di Bali menjadi hal utama," tuturnya.
Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kabupaten Badung, I Nyoman Suendi menambahkan bahwa di wilayahnya sanksi adat di Provinsi Bali masih dikedepankan.
"Jadi lebih ditakuti dari pada sanksi yang ada selama ini. Sanksi adat sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya
Lebih dari itu, menurut dia, Pemkab Badung telah dan terus melakukan sinkronisasi program pemerintah dengan kondisi dan hukum adat yang ada.
"Jadi banyak hal- hal yang bisa kerja samakan dalam pertemuan kunker ini, karena masing-masing sudah memiliki sudut pandang adat budaya," pungkasnya.
