Delapan fraksi DPRD Palangka Raya sepakat bahas APBD 2026

Selasa, 4 November 2025 11:50 WIB

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, pada saat memimpin rapat paripurna. ANTARA/Rajib Rizali.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Subandi mengatakan, delapan fraksi DPRD menyatakan sepakat untuk membahas lebih lanjut APBD 2026.

"Delapan fraksi sudah menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap pidato pengantar wali kota tentang APBD 2026 dan telah memberikan masukan agar APBD 2026 berjalan dengan maksimal," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Dia mengungkapkan, dengan kesepakatan tersebut pihaknya bersama pemerintah daerah memastikan untuk terus menggenjot seluruh tahapan pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Menurutnya, memacu penyelesaian APBD 2026 ini tidak hanya soal mengejar target, tetapi lebih pada harapan agar program kegiatan tahun depan bisa terlaksana tanpa kendala anggaran.

Politikus Partai Golkar ini menekankan keberadaan APBD sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja pemerintah setiap tahun anggaran. Oleh karena itulah penyelesaian dokumen keuangan tepat waktu sangat diperlukan supaya semua kegiatan di tahun 2026 bisa dilaksanakan lebih awal.

"Inikan menjadi tanggung jawab, baik itu pemerintah dan kami di lembaga legislatif. Dalam hal inikan DPRD mengawasi kegiatan pemerintah dan memastikan dukungan anggaran," ucapnya.

Terkait hal ini Subandi mengingatkan pentingnya koordinasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah dalam mengawal semua proses ini, termasuk memerhatikan prioritas alokasi anggaran.

"Kami di DPRD tentu sangat mengharapkan tahapannya itu berjalan lancar, karena sama-sama kita inginkan pembangunan tahun depan tanpa kendala," ujarnya.

Lebih lanjut, Subandi menuturkan pembahasan APBD 2026 akan difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran tersebut. DPRD, lanjutnya, akan memperkuat fungsi pengawasan dengan memastikan setiap kegiatan pemerintah daerah memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.

“Jangan sampai ada program yang hanya bersifat seremonial atau tidak memberi dampak nyata bagi warga,” demikian Subandi.