Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hap Baperdu mendorong pemerintah melakukan penataan sistem angkutan logistik kota.
"Hal ini mampu mengatasi persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang saya kira bukan lagi semata-mata hanya masalah lalu lintas, melainkan juga menyangkut tata ruang kota dan kenyamanan masyarakat," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Menurutnya, lalu lintas truk besar di kawasan perkotaan menunjukkan belum adanya perencanaan matang terkait alur distribusi barang.
Untuk itu ia meminta pemerintah kota segera menata ulang sistem logistik agar distribusi barang lebih teratur dan tidak mengganggu lingkungan permukiman.
Hap menilai, pembangunan kota yang pesat harus diimbangi dengan pengaturan zonasi aktivitas ekonomi. Jika bongkar muat barang masih dilakukan di jalan perumahan, maka tata ruang kota akan semakin semrawut.
“Perlu ada titik khusus logistik agar kendaraan berat tidak lagi melintasi area pemukiman,” ucapnya.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta perkuat perencanaan drainase berbasis tata ruang
Ia juga menyoroti hingga kini belum tersedia pusat logistik terpadu atau terminal barang di Palangka Raya. Padahal, fasilitas semacam itu bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan dan mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan kota.
Selain menjaga kualitas jalan, penataan sistem logistik dinilai bisa mendorong aktivitas ekonomi baru di sekitar lokasi bongkar muat.
“Secara tidak langsung akan membuka peluang usaha baru, mulai dari jasa angkut, pergudangan, hingga warung makan bagi sopir dan pekerja bongkar muat,” ujarnya.
Hap meminta agar instansi teknis segera duduk bersama membahas konsep kawasan logistik terpadu tersebut, sehingga dengan adanya sinergi antar OPD menjadi kunci agar kebijakan tidak tumpang tindih.
Politisi PSI itu menilai, tanpa langkah strategis ini, pembangunan infrastruktur kota akan terus terbebani oleh aktivitas kendaraan berat yang tidak sesuai peruntukan.
“Jalan baru diperbaiki, belum lama sudah rusak lagi karena ODOL. Siklus ini tidak akan selesai kalau sistem logistiknya tidak dibenahi,” demikian Hap.
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta pemkot gencarkan edukasi sampah bernilai ekonomis
Baca juga: DPRD dan Pemkot Palangka Raya bahas jawaban atas pandangan fraksi terkait APBD 2026
Baca juga: DPRD dorong Pemkot Palangka Raya tetap bersemangat di tengah pengurangan TKD
