Fraksi PAN DPRD Palangka Raya pertanyakan proses penyaluran dana hibah
Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyoroti terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah setempat dalam proses penyaluran dana hibah.
"Kami mempertanyakan sejauh mana pemerintah memastikan setiap dana hibah benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, Rabu.
Pihaknya pun meminta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana hibah dilakukan lebih ketat, sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan. Sebab, seluruh proses penyaluran dana hibah seharusnya dilakukan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami ingin memastikan tidak ada tumpang tindih program dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber anggaran lain," ucapnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga mempertanyakan komponen kegiatan dalam alokasi belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.
Dia menekankan, pemerintah kota harus transparan dalam menjelaskan ke mana saja dana bantuan sosial disalurkan, dan siapa saja penerimanya, sebab masyarakat berhak tahu agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
Baca juga: DPRD Palangka Raya: Perlu rencana jangka panjang jaga ketersediaan bapok
"Untuk itu kami ingin meminta adanya kejelasan dari pemerintah kota mengenai sasaran dan pihak-pihak yang menerima bantuan tersebut," ujarnya.
Dalam kondisi efisiensi anggaran seperti saat ini, Arif meminta pemerintah daerah meninjau kembali efektivitas setiap bantuan hibah dan bansos yang diberikan, sehingga program tersebut tidak hanya bersifat formalitas semata.
Menurutnya, bantuan hibah dan bansos harus benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
"Kami mendorong agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, sehingga bantuan yang digulirkan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendesak," demikian Arif.
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya jalin kerja sama atasi pengangguran
Baca juga: Fraksi Demokrat soroti rendahnya realisasi pendapatan daerah tahun 2025
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta utamakan keadilan sosial dalam optimalkan PAD
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
