Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Mukarramah mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah setempat, mengedepankan prinsip keadilan sosial dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Langkah ini penting agar kebijakan peningkatan pendapatan daerah tidak justru menambah beban bagi warga," kata nya di Palangka Raya, Rabu.
Meski demikian, Fraksi NasDem mengapresiasi target PAD tahun 2026 yang mencapai Rp349,4 miliar. Target tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan menunjukkan semangat pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Namun, Mukarramah mengingatkan agar strategi pencapaian target PAD dilakukan dengan hati-hati dan tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak dan retribusi secara drastis. Menurutnya, peningkatan PAD harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
"Pendekatan keadilan sosial dan kemampuan masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah," ucapnya.
Anggota DPRD Palangka Raya itu mengakui peningkatan PAD memang penting untuk mendukung pembangunan daerah, tetapi kebijakan fiskal harus tetap berimbang agar tidak menekan daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berangsur pulih.
Mukarramah mengungkapkan, Fraksi NasDem juga menilai perlunya inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru melalui pengelolaan aset daerah dan peningkatan pelayanan publik yang bernilai ekonomi.
Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah penerapan digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah. Dengan sistem digital, seluruh proses akan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
"Digitalisasi pajak dan retribusi akan membantu pemerintah mengurangi praktik manual yang berpotensi menimbulkan penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Baca juga: Fraksi PAN DPRD Palangka Raya minta pemkot tak tambah beban pajak
Mukarramah menilai, penerapan sistem digital juga dapat memperluas basis data wajib pajak dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi. Dengan begitu, penerimaan daerah bisa meningkat tanpa perlu menaikkan tarif secara ekstrem.
Fraksi NasDem berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal yang adil dan transparan. Keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi warga harus menjadi pedoman utama.
"Peningkatan PAD tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga dari dampak sosialnya terhadap masyarakat. Prinsip keadilan sosial harus tetap menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah," demikian Mukarramah.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong penataan sistem angkutan logistik kota
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta perkuat perencanaan drainase berbasis tata ruang
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta pemkot gencarkan edukasi sampah bernilai ekonomis
