Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan menyoroti terkait rendahnya capaian pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Secara garis besar Fraksi Demokrat melihat realisasi pendapatan daerah sebagian besar masih berada di bawah angka 60 persen dan jauh dari optimal," katanya di Palangka Raya, Rabu.
"Hanya pendapatan transfer yang mencapai 73,77 persen, sementara pos lainnya masih rendah," ucap Hatir.
Pencapaian tersebut, lanjut dia, belum sebanding dengan waktu tersisa menjelang akhir tahun anggaran. Mengingat saat ini hanya tersisa dua bulan efektif dalam tahun 2025, Fraksi Demokrat menilai perlu adanya langkah percepatan dari pemerintah daerah.
Selain itu, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
"Waktu yang tersisa sangat terbatas. Kami minta pemerintah segera menjelaskan strategi untuk mengejar target agar tidak terjadi defisit atau keterlambatan dalam pembiayaan program," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta utamakan keadilan sosial dalam optimalkan PAD
Hatir juga mengungkapkan, Fraksi Demokrat juga menilai kondisi ini mencerminkan adanya potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, pihaknya meminta kejelasan mengenai faktor penyebab rendahnya realisasi tersebut.
"Apakah ini disebabkan oleh rendahnya serapan di SKPD, hambatan administrasi, atau faktor eksternal lainnya, pemerintah harus terbuka menjelaskan," ujarnya.
Selain pendapatan, Hatir juga menyoroti pelaksanaan belanja daerah yang dinilai belum maksimal. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menumpuk realisasi kegiatan di akhir tahun, karena hal itu dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan program.
Untuk itu, dirinya pun menekankan Fraksi Demokrat akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Bahkan berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya.
"Fraksi Demokrat berharap pemerintah lebih cermat dan transparan dalam pengelolaan anggaran. Pengawasan harus diperkuat agar serapan bisa berjalan seimbang dengan target pembangunan," demikian Hatir.
Baca juga: Fraksi PAN DPRD Palangka Raya minta pemkot tak tambah beban pajak
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta utamakan keadilan sosial dalam optimalkan PAD
Baca juga: Fraksi PAN DPRD Palangka Raya minta pemkot tak tambah beban pajak
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong penataan sistem angkutan logistik kota
