Fraksi Golkar Kotim usulkan ritel modern wajib serap produk lokal

Kamis, 13 November 2025 20:53 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Kadir. ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyuarakan perlunya kebijakan yang mewajibkan ritel modern untuk ikut menyerap produk UMKM lokal.

“Semangat kemitraan harus diwujudkan secara konkret. UMKM jangan hanya jadi penonton, tetapi menjadi bagian aktif dalam rantai pasok ekonomi daerah,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Kadir di Sampit, Kamis.

Menurutnya, kemitraan antara UMKM dan sektor ritel modern tidak boleh hanya berhenti pada janji atau dokumen formal semata. Hubungan tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk kerja sama operasional yang saling menguntungkan.

Ritel modern atau toko swalayan hendaknya bisa mengalokasikan ruang minimal 30 persen dari produk yang dijual bagi produk-produk UMKM lokal.

“Ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan memastikan bahwa pelaku usaha kecil memiliki akses yang adil ke pasar ritel modern,” tegasnya.

Untuk memastikan efektivitas kerja sama ini, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Daerah agar segera membentuk Forum Kemitraan Daerah (FKD).

Forum ini akan berfungsi sebagai wadah komunikasi strategis dan pengawasan, khususnya dalam aspek pemasaran, pengadaan barang, serta upaya peningkatan mutu produk lokal.

“Melalui forum ini, UMKM akan mendapatkan pendampingan terarah, termasuk peningkatan kapasitas produksi dan kualitas kemasan, sehingga produk lokal kita mampu bersaing di pasar modern,” tambahnya.

Selain mendorong kemitraan dengan ritel modern,ia juga menekankan pentingnya revitalisasi pasar rakyat yang komprehensif. Program tersebut mencakup perbaikan fasilitas, peningkatan kebersihan, penerapan sistem pembayaran digital, serta tata kelola berbasis koperasi pedagang agar pasar rakyat lebih kompetitif.

Dengan kemitraan yang nyata antara pelaku UMKM, ritel modern, dan pasar rakyat yang direvitalisasi, Abdul Kadir optimistis perekonomian daerah akan tumbuh lebih inklusif.

“Kami berharap kebijakan ini menciptakan keseimbangan antara kemajuan sektor modern dan kelangsungan usaha tradisional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotim secara inklusif,” demikian Abdul Kadir.