Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran tak gentar menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang begitu ketat, dan menegaskan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Sebagai bukti serta langkah nyata, salah satunya adalah kebijakan pemberian perlindungan kepada para petani di Kalimantan Tengah melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi.
"Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, melalui swasembada pangan dan pembangunan dari desa," tegas Gubernur Agustiar Sabran, sebagaimana disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah di Palangka Raya, Senin sore.
Dia mengatakan perlindungan terhadap risiko merupakan kebutuhan mendasar, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta masyarakat rentan terhadap bencana seperti halnya petani.
Dengan adanya program ini, diharap masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap layanan asuransi, sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan bersama.
"Pemprov Kalteng berkomitmen terhadap penyelenggaraan program Asuransi Usaha Tani Padi, sebagai bagian dalam mendukung proyek strategis nasional terutama pada penguatan sektor pertanian dan pangan di Kalimantan Tengah," jelasnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng Rendy Lesmana mengatakan, program ini bertujuan memproteksi atau melindungi petani terhadap berbagai macam peristiwa atau kejadian yang dapat merugikan petani.
Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Agustiar Sabran yang ingin memberi perlindungan maksimal kepada petani dalam menghadapi berbagai ancaman di lapangan, misalnya kekeringan, serangan hama atau penyakit, maupun kejadian banjir.
"Sebagaimana data tadi, sebenarnya dari anggaran yang tersedia untuk 6.222 hektare, program asuransi ini sudah terserap kurang lebih 4.800 hektare. Jadi masih terus berjalan," terangnya.
Diketahui kebijakan program ini sebenarnya untuk Kalimantan Tengah telah berjalan di tahun sebelumnya, namun dengan dibantu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Tetapi saat ini, di tahun 2025, karena tidak ada lagi dukungan anggaran untuk program ini dari pusat, maka Pemprov Kalteng secara penuh menopang asuransi untuk petani agar tetap terlindungi secara maksimal.
"Nah untuk tahun ini, memang karena dari kementerian sudah tidak ada lagi anggaran, jadi praktis 100 persen dari provinsi. Dan di tahun 2026, kita juga akan kembali melanjutkan program ini," terangnya.
Baca juga: Gubernur Kalteng: Bantuan pangan Presiden dan pasar murah ringankan beban masyarakat
Baca juga: Kadis PUPR proyeksikan RTH eks KONI selesai akhir 2025
Baca juga: Sebanyak 130 ribu keluarga bakal rasakan manfaat Program Kartu Huma Betang
Baca juga: Gubernur buka Pesparani Kalteng, keragaman suara hasilkan harmoni indah
