DPRD Kotim tekankan perlunya langkah konkret hadapi karhutla

Senin, 26 Januari 2026 18:58 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menekankan pentingnya pengawasan ketat dan kesiapsiagaan personel sebagai prioritas utama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Cuaca seperti ini seringkali dimanfaatkan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Padahal risikonya sangat besar dan bisa meluas dengan cepat. Maka dari itu, perlu langkah konkret seperti pengawasan dan kesiapsiagaan personel untuk mengantisipasinya,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol di Sampit, Senin.

Sebelumnya, Pemkab Kotim telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla selama 30 hari ke depan, tepatnya 23 Januari - 21 Februari 2026, menyusul terjadinya beberapa kebakaran lahan dan intensitas curah hujan yang semakin menurun.

Penetapan status itu pun turut menjadi sorotan legislatif yang meminta pemerintah daerah agar jangan sampai lengah, mengingat cuaca yang mulai mengering. Pengawasan ketat dan kesiapsiagaan personel menjadi prioritas utama untuk mencegah bencana asap.

Terlebih, pada situasi seperti ini biasanya kerawanan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar justru meningkat. Padahal, metode membakar lahan sangat berbahaya karena api dapat dengan cepat merambat ke area yang lebih luas.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, penetapan status siaga harus diiringi dengan langkah konkret di lapangan. Salah satunya melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat oleh seluruh unsur yang tergabung dalam komando siaga karhutla.

“Edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan sekaligus mencegah terjadinya pembakaran lahan secara sengaja,” ujarnya.

Selain edukasi, aspek teknis seperti kelayakan armada pemadam kebakaran juga wajib diperhatikan. Ia meminta BPBD dan instansi terkait memastikan seluruh peralatan di lapangan dalam kondisi prima dan siap pakai kapan saja.

Ketersediaan air di lokasi rawan juga menjadi catatan penting bagi pihak legislatif. Gaol meminta pemeliharaan sumur-sumur bor dilakukan secara berkala agar saat terjadi kebakaran, petugas tidak kesulitan mencari sumber air untuk pemadaman.

“Dengan langkah antisipasi sejak dini, kami berharap potensi kebakaran dapat ditekan. Apalagi, kemungkinan kemarau yang lebih panjang mulai memasuki bulan Mei, sehingga kesiapsiagaan seluruh pihak harus dilakukan secara berkelanjutan,” demikian Gaol.