DPRD Kotim usulkan skema konsorsium perbaiki jalan di Mirah

Selasa, 3 Februari 2026 06:37 WIB

Jajaran DPRD Kotim meninjau langsung kondisi jalan di Desa Mirah yang butuh peningkatan infrastruktur, Senin (2/2/2026). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Sampit (ANTARA) - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengusulkan skema konsorsium untuk memperbaiki jalan di Desa Mirah, Kecamatan Tualan Hulu yang dinilai vital karena menjadi akses utama ke puskesmas setempat.

“Ini jalan vital menuju puskesmas. Kalau banjir, masyarakat kesulitan berobat. Karena itu penanganannya tidak bisa ditunda terlalu lama,” kata Anggota DPRD Dapil V Kotim Andi Lala di Sampit, Senin.

Hal ini ia sampaikan usai meninjau langsung kondisi jalan yang dimaksud bersama Ketua DPRD Kotim Rimbun dan bersama beberapa anggota DPRD lainnya, yakni Hendra Sia, Muhammad Abadi dan Abdul Sahid didampingi aparatur desa setempat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang cukup memprihatinkan.

Pasalnya, ruas jalan sepanjang sekitar 500 meter itu hampir setiap musim hujan terendam banjir dan menghambat mobilitas masyarakat, khususnya akses menuju layanan kesehatan.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyatakan, DPRD Kotim menyadari ketergantungan sepenuhnya pada APBD akan memakan waktu lama karena keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu, inisiasi skema konsorsium dipandang sebagai jalur cepat untuk merealisasikan perbaikan tanpa membebani kas daerah secara berlebih.

“Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama jika perbaikan hanya mengandalkan APBD, apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat seperti saat ini. Untuk itu, kami mendorong agar dilakukan konsorsium bersama perusahaan dalam perbaikan jalan ini,” ujarnya.

Rencana teknis perbaikan mencakup penimbunan dan peninggian badan jalan hingga sekitar dua meter. Targetnya, elevasi jalan yang baru akan berada di atas permukaan rata-rata air banjir, sehingga akses menuju fasilitas kesehatan tetap terjaga sepanjang tahun.

Realisasi proyek ini nantinya akan melibatkan kontribusi nyata dari perusahaan-perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah sekitar. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap infrastruktur publik yang mereka lalui.

Dalam waktu dekat, pihak kecamatan dijadwalkan mengundang pimpinan perusahaan untuk merumuskan kesepakatan bersama. DPRD Kotim berkomitmen hadir dan mengawal proses tersebut agar komitmen yang disepakati tidak sekadar menjadi janji di atas kertas.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, legislatif dan pihak swasta ini dapat segera dieksekusi. Kelancaran akses menuju Puskesmas Tualan Hulu adalah harga mati demi menjamin hak kesehatan masyarakat luas di pedalaman Kotim,” demikian Andi Lala.