Digitalisasi percepat pengentasan kemiskinan

Kamis, 5 Februari 2026 14:25 WIB

Ilustrasi UMKM melakukan digitalisasi bisnis. (ANTARA/HO-Indibiz)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem, tetapi harus memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam percepatan pengentasan kemiskinan.

“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena hal ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan pilih prioritas kerja sama dalam program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Meutya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi tepat sasaran serta diterima oleh warga miskin yang berhak.

Menurutnya, sistem tersebut juga diharapkan dapat membuka akses usaha dan sumber pendapatan bagi kelompok rentan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Upaya tersebut dijalankan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang menitikberatkan pada penggunaan teknologi digital guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Meutya menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi prasyarat utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.

Digitalisasi menjadi fondasi penting, lanjut Meutya, untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Kami juga sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian pasti diperlukan, dan dalam sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegasnya.

Ia menjelaskan peran Kemkomdigi tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan sektor digital memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Budiman, akses terhadap teknologi digital membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tingkat akar rumput.

Ia menjelaskan BP Taskin memiliki inisiatif program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau SITASKIN dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya.

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

"Orang yang telah berkontribusi dengan baik mendapatkan Poin Amal Sosial yang bisa ditukar di dalam komunitasnya," jelas Budiman.

Budiman berharap Kemkomdigi dapat memberikan dukungan penyediaan teknologi agar program tersebut berjalan lebih efektif dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.