Dinsos Kotim antisipasi marak gepeng dan modus terlantar saat Ramadhan

Rabu, 18 Februari 2026 17:49 WIB

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Hawianan. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengingatkan potensi lonjakan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta modus orang terlantar yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah masyarakat selama bulan Ramadhan.

“Ramadhan ini biarpun semua sudah diantisipasi, seperti dari stabilitas harga barang dan kamtibmas, tapi yang tak kalah penting adalah kenyamanan dalam melaksanakan ibadah. Khususnya yang berkaitan dengan Dinsos, yaitu adanya gepeng dan modus orang terlantar yang perlu ditertibkan,” kata Kepala Dinsos Kotim Hawianan di Sampit, Rabu.

Hawianan menjelaskan kenyamanan beribadah menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pengawasan terhadap ketertiban umum perlu diperketat.

Menurutnya, mobilitas penduduk yang tinggi melalui jalur darat, udara, maupun laut di wilayah Kotim kerap memicu migrasi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Kehadiran PMKS kerap membawa dampak yang cukup kompleks bagi suatu daerah. Terutama saat Ramadhan, fenomena ini sering kali meningkat karena adanya eksploitasi terhadap sifat kedermawanan masyarakat.

Ia menyoroti adanya fenomena warga yang sengaja menelantarkan diri sebagai modus untuk mendapatkan bantuan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga marwah dan pelayanan publik yang tepat sasaran.

“Ini repot juga, kadang-kadang mereka bisa menelantarkan diri. Kalau kita tidak melayani, barangkali berpengaruh pada marwah pemerintah daerah karena dianggap tidak melayani masyarakat,” ujar Hawianan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hawianan berharap adanya kerjasama solid dari lintas sektoral, seperti Satpol PP, Kepolisian, TNI, hingga otoritas pelabuhan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mempercepat proses evakuasi dan penertiban di lapangan.

Dinsos Kotim juga akan melakukan asesmen ketat terhadap setiap laporan yang masuk. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau modus yang merugikan pemerintah daerah, pihak dinas akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.

Pengawasan di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Sampit akan ditingkatkan. Ia juga meminta pihak pelabuhan untuk aktif memfasilitasi jika ditemukan permasalahan sosial di area kerja mereka.

Hawianan berkaca pada pengalaman tahun lalu, pasalnya sempat terjadi keterlambatan penanganan saat ditemukan calon penumpang yang sakit di pelabuhan, apalagi diketahui yang bersangkutan mengidap penyakit menular sehingga sempat pihak terkait saling lempar tanggung jawab.

Dengan sinergi yang lebih baik diharapkan potensi gangguan kenyamanan selama Ramadhan dapat ditekan seminimal mungkin dan warga yang perlu penanganan cepat pun bisa segera ditindaklanjuti.

“Pada intinya kami berharap kerjasama dari semua pihak, terutama dari pihak pelabuhan karena biasanya terjadi lonjakan penumpang saat Ramadhan jelang Lebaran otomatis mobilitas warga di pelabuhan meningkat, jadi agar bisa terus berkoordinasi dengan kami,” demikian Hawianan.