Pemkab Kotim telusuri penyebab kelangkaan sejumlah komoditas pangan

Selasa, 24 Februari 2026 16:34 WIB

Wakil Bupati Kotim Irawati bersama instansi terkait melakukan sidak ke PPM Sampit guna menelusuri kelangkaan sejumlah komoditas pangan, Selasa (24/2/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Irawati memimpin inspeksi dadakan ke Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit guna menelusuri penyebab kelangkaan sejumlah komoditas pangan, khususnya di momentum Ramadhan 1447 Hijriah.

“Hari ini kami bersama instansi terkait melakukan sidak pasar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya kelangkaan beberapa barang, jadi kami turun langsung ke pasar tradisional milik pemerintah daerah yaitu PPM Sampit,” kata Irawati di Sampit, Selasa.

Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi Perum Bulog Kantor Cabang Kotim, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Camat Mentawa Baru Ketapang, Kelurahan Ketapang dan lainnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan berbincang langsung dengan beberapa pedagang, Irawati mengonfirmasi bahwa kelangkaan beberapa barang memang terjadi.

Diketahui pula, bahwa penyebab utamanya adalah kendala logistik akibat faktor cuaca ekstrem di jalur pengiriman laut. Selain itu, ada pula yang terkendala karena harus menyesuaikan dengan aturan penjualannya.

”Setelah kita berkomunikasi, kendalanya ada di transportasi karena saat ini gelombang laut cukup tinggi, sehingga barang-barang dari luar pulau mengalami keterlambatan untuk masuk ke daerah kita,” ujar Irawati.

Beberapa komoditas yang mengalami kelangkaan tersebut antara lain, mie, tepung, gula pasir, gula merah, bawang-bawangan, minyak goreng bersubsidi merek Minyakita hingga beras premium.

Beberapa komoditas tersebut sebenarnya masih bisa ditemukan di PPM Sampit, tetapi stoknya diakui oleh pedagang sudah menipis, bahkan tidak ada, hanya tersisa yang dipajang. Sedangkan, di beberapa warung eceran beberapa barang sudah kosong.

Baca juga: DKUKMPP Kotim sidak ke SPBE tindak lanjuti isu kelangkaan elpiji

Khusus untuk minyak goreng subsidi yang dikeluhkan warga, Irawati memberikan klarifikasi bahwa stok sebenarnya tersedia di Bulog. Namun, ada kendala pada sisi legalitas pedagang yang ingin mengambil stok tersebut.

Ia menerangkan, bahwa pembelian Minyakita kini harus melalui satu pintu, yakni Bulog, dengan syarat administrasi yang ketat. Banyak pedagang yang belum bisa menyerap stok karena tidak memiliki dokumen pendukung.

"Minyakita sebenarnya tidak langka, tetapi ada persyaratan seperti NIB dan NPWP yang harus dilengkapi pedagang. Itu syarat mutlak untuk membeli melalui Bulog karena distribusinya satu pintu," tegasnya.

Menyikapi kelangkaan beberapa komoditas tersebut, Pemkab Kotim berkoordinasi dengan Bulog setempat untuk membantu pasokan minyak goreng maupun beras melalui pasar penyeimbang yang digelar bersama dinas terkait.

Selain itu, untuk mengatasi kekurangan stok gula merah dari luar pulau, Pemkab Kotim juga berencana mendorong distribusi gula merah lokal dari daerah Samuda.

Di sisi lain, Irawati memastikan bahwa harga bahan pokok di Pasar PPM saat ini masih dalam kategori stabil dan belum mengalami lonjakan yang signifikan meski stok mulai menipis.

Ia juga menyampaikan bahwa distribusi diprediksi akan segera normal dalam waktu dekat seiring dengan mulai bergeraknya armada pengiriman dari pelabuhan asal.

“Informasi dari dinas, bahwa peti kemas sudah mulai bergeser. Mudah-mudahan secepatnya barang-barang tersebut tidak lagi langka di Kotim,” demikian Irawati.

Baca juga: Target penyerapan gabah Bulog Kotim meningkat jadi 16 ribu ton

Menanggapi isu kelangkaan minyak goreng bersubsidi, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kotim Muhammad Azwar Fuad menyampaikan bahwa pasokan Minyakita dari produsen telah kembali normal dalam sepekan terakhir.

Meskipun pasokan mulai stabil, Fuad mengakui bahwa distribusi di Pasar PPM belum semasif di Pasar Keramat. Hal ini disebabkan oleh ketatnya regulasi dari Kementerian Perdagangan terkait syarat administrasi bagi para pedagang.

Namun, ia mengakui bahwa untuk pendistribusian ke lapangan, para pedagang diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, serta melakukan input data ke dalam sistem Simirah.

Persyaratan ini seringkali dianggap rumit oleh sebagian pedagang di lapangan sehingga menghambat serapan stok.

“Memang persyaratannya agak ketat, dari Permendag menyarankan seperti itu. Dari sudut pandang pedagang mungkin mereka merasa ribet, tapi karena ini aturan maka kami tetap harus mengedukasi mereka. Prinsipnya, kalau sudah lengkap persyaratannya, maka kami suplai rutin,” terang Fuad.

Ia menambahkan, untuk menekan potensi kenaikan harga, Bulog bersama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim telah menjadwalkan pembukaan pasar penyeimbang mulai besok hingga menjelang Lebaran.

Terkait harga jual, Bulog menyalurkan Minyakita ke pedagang dengan harga Rp14.500 per liter. Dengan skema tersebut, pedagang wajib menjual kembali ke masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

“Kami sudah merencanakan pasar penyeimbang di sekitar Taman Kota untuk membantu intervensi harga. Ini adalah upaya kami bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” demikian Fuad.