Reses dapil IV DPRD Kotim tampung 107 usulan masyarakat

Rabu, 25 Februari 2026 05:37 WIB

Juru Bicara Anggota DPRD Dapil IV Kotim Langkap saat membacakan hasil reses pada rapat paripurna, Senin (23/2/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Sebanyak 107 usulan aspirasi masyarakat mewarnai laporan hasil reses daerah pemilihan (dapil) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, yang mencakup sektor infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan.

“Kami berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran berjalan ataupun dalam perubahan anggaran secara detail,” kata Juru Bicara Anggota DPRD Dapil IV Kotim Langkap di Sampit, Selasa.

Reses yang dilaksanakan pada awal Februari 2026 ini melibatkan seluruh anggota dapil VI DPRD Kotim, yakni Devi dan Parimus dari PDI-P, Mariani dari Partai Golkar, Supian Hadi dari PAN, Langkap dari Partai Gerindra, Memey Wulandari dari PKB dan Noor Aprilly dari PKS.

Langkap menyampaikan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan hasil serapan aspirasi dari empat wilayah, meliputi Kecamatan Telawang, Kota Besi, Cempaga dan Cempaga Hulu yang dikunjungi selama masa reses berlangsung.

Ia menekankan bahwa kegiatan reses ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran secara tepat sasaran. Dialog langsung dengan konstituen menjadi kunci dalam memetakan masalah riil di lapangan.

“Reses merupakan kegiatan penting bagi anggota DPRD untuk menjalankan fungsi perwakilan mereka secara optimal dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Kota Besi mendominasi dengan puluhan usulan teknis, disusul oleh Kecamatan Cempaga dan Telawang.

Kecamatan Cempaga dengan 34 usulan, didominasi usulan mengenai perbaikan fasilitas pendidikan dan infrastruktur desa.

Beberapa poin krusial di antaranya rehabilitasi ruang TU dan rumah dinas guru SMPN 7 Cempaga, pembangunan pagar SDN 2 Cempaka Mulia Timur, serta pengadaan mobiler untuk SDN 2 Patai.

Lalu, dari segi infrastruktur dan ekonomi ada usulan mengenai pembangunan jalan usaha tani sepanjang 500 meter di Cempaka Mulia Barat, pengadaan 10.000 bibit kelapa sawit di Luwuk Bunter, serta bantuan modal usaha bagi 30 pelaku UMKM.

“Kemudian yang tak kalah penting di bidang kesehatan, usulan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) baru di Cempaka Mulia Timur dan rehabilitasi Pustu Luwuk Bunter yang mengalami kerusakan atap serta dinding retak,” lanjutnya.

Kemudian, Kecamatan Kota Besi dengan 65 usulan, mulai dari kebutuhan fasilitas ibadah hingga pemberdayaan ekonomi kreatif, di antaranya usulan pengaspalan Jalan Sepakat, Jalan M.A Tembis di Desa Bejarum, hingga penimbunan jalan penghubung Desa Soren-Camba sepanjang 6.000 meter.

Berkaitan fasilitas umum ada usulan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai desa, pembangunan lapangan voli outdoor di Bajarum, serta pengadaan armada pengangkut sampah (Tosa) untuk kelurahan.

Pengadaan alat pencetak pentol untuk kelompok usaha di Desa Kandan dan Bajarum, mesin jahit, hingga pelatihan pola asuh anak untuk pencegahan KDRT dan narkoba di Desa Palangan.

Lalu, Kecamatan Telawang dengan 8 usulan. Meski jumlah usulannya lebih sedikit, aspirasi dari Telawang bersifat sangat mendasar bagi pelayanan publik.

Kebutuhan mendesak seperti pembangunan sekolah TK yang belum tersedia di wilayah tersebut, penambahan ruang kelas SDN 4 Tanah Putih, revitalisasi bangunan rumah guru yang rusak, serta pengadaan sumur bor di wilayah km 42.

Langkap berharap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat segera mengintegrasikan 107 usulan ini ke dalam program kerja daerah.

Legislatif menginginkan adanya sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat di akar rumput dengan arah kebijakan anggaran eksekutif. Dengan begitu, pembangunan di Kotawaringin Timur lebih merata dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.

“Besar harapan kami agar aspirasi ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran berjalan maupun dalam perubahan anggaran secara detail,” demikian Langkap.