Pangkas birokrasi dan tekan biaya, Pemkab Bartim Matangkan Mal Pelayanan Publik

Selasa, 14 April 2026 16:45 WIB

Suasana rapat membahas Mal Pelayanan Publik Bartim di Tamiang Layang, Selasa (14/4/2026). ANTARA/HO-MMC Bartim.

Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, semakin serius menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kehadiran Mal Pelayanan Publik itu langkah strategis pemerintah daerah dalam memangkas rantai birokrasi, kata Bupati Bartim M Yamin melalui Asisten I Setda Ari Panan Putut Lelu di Tamiang Layang, Selasa.

"Termasuk juga menekan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah," ucapnya.

Ari Panan pun menyebut Bupati Bartim berharap Mal Pelayanan Publik ini diharapkan menjadi solusi terpadu, agar masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah tempat dalam mengurus administrasi.

Hal itu karena Pemkab Bartim optimistis kehadiran Mall Pelayanan Publik, mampu menghadirkan layanan prima yang tidak hanya memangkas waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

"Bupati menginginkan layanan publik semuanya terpusat dalam satu lokasi. Keinginan bupati ini menjadi fokus kami dalam membahas mal pelayanan publik (MPP)," singkat Ari Panan.

Baca juga: Tingkatkan layanan, Bapenda Bartim lakukan layanan PBB-P2 hingga ke kecamatan

Adapun rapat membahas MPP turut dihadiri Kepala DPMPTSP Bartim beserta jajaran, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan instansi vertikal seperti Kementerian Agama Barito Timur, ATR/BPN, Samsat, hingga pihak perbankan.

Kegiatan dilanjutkan dengan laporan sekaligus paparan dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Timur, Andrunganyan, yang memaparkan secara komprehensif konsep dan rencana implementasi Mall Pelayanan Publik di Barito Timur. Di mana paparan tersebut mencakup integrasi layanan, kesiapan infrastruktur, hingga dukungan lintas sektor.

Suasana rapat berlangsung dinamis dengan adanya sesi diskusi yang melibatkan seluruh peserta. Berbagai masukan dan saran disampaikan guna menyempurnakan konsep MPP agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepahaman oleh seluruh pihak terkait. Langkah ini menjadi tonggak awal sinergi lintas instansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Baca juga: Tim Domino Bartim siap rebut gelar Kejurprov Kalteng 2026

Baca juga: Sebanyak 74 Tim Domino Bartim berebut tiket ke tingkat provinsi

Baca juga: Pemkab Bartim terus tingkatkan kesadaran jaga kebersihan lingkungan