Polres Kotim pastikan kesiapsiagaan personel dan perlengkapan menghadapi karhutla

Jumat, 17 April 2026 17:00 WIB

Polres Kotim gelar apel kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, Jumat (17/4/2026). ANTARA/HO-Polres Kotim

Sampit (ANTARA) - Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim), Kalimantan Tengah menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana menghadapi potensi kebakaran.

“Pencegahan dini merupakan langkah paling efektif dalam meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta gangguan keamanan yang lebih luas,” kata Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain melalui Wakapolres Kotim Kompol Christian Maruli Tua Siregar di Sampit, Jumat.

Kapolres Kotim memimpin langsung kegiatan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Kotim, diikuti pejabat utama, para kapolsek jajaran, perwira, personel Polres Kotim.

Selai itu, turut dihadiri unsur TNI dari Kodim 1015/Sampit, Brimob Batalyon B Pelopor, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, Disdamkarmat Kotim, BMKG, serta sejumlah undangan lainnya sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla.

Christian membacakan pesan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan yang menekankan pentingnya penanganan karhutla secara terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan dengan mengedepankan pencegahan.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesiapan personel dan sarana prasarana, optimalisasi deteksi dini serta respons cepat, hingga penguatan sinergi lintas sektoral dalam upaya penanggulangan karhutla.

“Keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi lebih pada sejauh mana upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif,” tegasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung sarana dan prasarana karhutla guna memastikan kesiapan riil di lapangan, baik dari sisi personel maupun kelengkapan peralatan, sehingga seluruh unsur dapat bergerak cepat dan optimal saat terjadi kebakaran.

Sebelumnya, Pemkab Kotim telah menetapkan dua status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta siaga darurat bencana kekeringan selama 185 hari, yakni 8 April hingga 10 Oktober 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam menjelaskan bahwa penetapan dua status siaga kebencanaan ini merupakan langkah strategis untuk memberikan ruang gerak bagi seluruh instansi.

Penetapan status pun dilakukan lebih awal, bertujuan agar setiap sektor memiliki waktu untuk memetakan anggaran mitigasi sebelum memasuki fase kritis pada Mei mendatang.

“Kami mulai lebih awal, agar seluruh sektoral yang akan terdampak pada bencana karhutla dan kekeringan agar bisa bersiap-siap. Salah satunya, memetakan pembiayaan rutin untuk optimalisasi pada tempat dan lokasi yang tepat, sehingga pada saat penanganan mitigasi itu lebih berdaya dinamik,” terangnya.

Menurut Multazam, durasi yang panjang dalam status siaga tidak menjadi masalah karena sifatnya adalah kesiapsiagaan dan pencegahan.

Jika kondisi di lapangan memburuk secara drastis, pemerintah akan langsung mengevaluasi parameter yang ada untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat yang biasanya berlaku dalam siklus tujuh harian.

“Kalau siaga tidak masalah durasinya panjang, karena itu bagian dari kesiapsiagaan. Nanti apabila terjadi kedaruratan yang sesuai dengan parameter yang kami miliki maka akan kami naikkan statusnya menjadi tanggap, kami melihat eskalasi yang terjadi,” ujarnya.

Kekhawatiran utama BPBD masih terfokus pada wilayah selatan Kotim, mulai dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang hingga wilayah pesisir Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, lantaran wilayah tersebut didominasi lahan gambut yang sangat mudah terbakar.

Berdasarkan pantauan sejak Januari hingga Maret, area tersebut menunjukkan tingkat kerawanan yang tinggi karena kondisi lahannya yang terbakar, terutama di tengah aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat.

Ia menegaskan, peran masyarakat sangat penting dalam pencegahan karhutla serta penanggulangan kekeringan. Partisipasi aktif warga tidak membakar lahan jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan upaya pemerintah.

“Apabila perilaku masyarakat tidak melakukan pembakaran itu insyaallah kita bisa aman. Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan baik itu untuk pembukaan lahan dan sebagainya,” demikian Multazam.