Usai vonis 5,5 tahun untuk Topan Ginting, KPK bergerak panggil saksi

Selasa, 5 Mei 2026 18:16 WIB

Terdakwa Topan Ginting (kiri) dan terdakwa Rasuli (kanan) ketika mendengarkan tuntutan JPU KPK di ruang sidang Cakra Utama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (5/3/2026). (ANTARA/Aris Rinaldi Nasution)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara usai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Topan Obaja Putra Ginting divonis 5 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim pada 1 April 2026.

Topan Ginting merupakan salah satu terdakwa kasus tersebut yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan KPK.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut Budi mengatakan para saksi yang dipanggil KPK terdiri atas MM selaku aparatur sipil negara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumut, dan TRP selaku Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Sumut periode 2023-2024.

Kemudian HH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada BBPJN Sumut, FSL selaku PPK BBPJN Sumut, MPP selaku pensiunan ASN yang sempat menjabat PPK BBPJN Sumut, RP selaku Kasatker PJN Wilayah I Sumut periode 2021-2023, serta DE selaku Kasatker PJN Wilayah I Sumut saat ini.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.

Untuk peran para tersangka, KPK menduga Akhirun dan Rayhan Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.