#PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kumpulan berita pendapatan asli daerah, ditemukan 3101 berita.

Gumas luncurkan BADARIS, bayar pajak kini bisa lewat QRIS

Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya Samaya Monong meluncurkan program BADARIS, yang merupakan akronim Bayar dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pajak dan Retribusi Daerah. ...

Lamandau dorong percepatan pembayaran pajak daerah berbasis digital

Wakil Bupati Lamandau, Kalimantan TengahAbdul Hamid mendorong percepatan penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital. "Lamandau harus terus bergerak maju dan ...

Bapenda Bartim gandeng BPMDSos dan APDESI tingkatkan penerimaan PBB-P2

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan ...

Mewujudkan desa di Kalteng sebagai pusat ekonomi

Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Ahmad Zabadi menekankan sejumlah desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus mampu menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi. "Tidak boleh lagi ...

Gubernur Kalteng tegaskan belanja pegawai pemprov masih aman

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan belanja pegawai daerah untuk pemerintah provinsi, masih dalam kategori aman serta sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Hal ini ...

DPRD Palangka Raya fokus bahas LHP BPK dan Pertanggungjawaban APBD 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, akan memfokuskan agenda kerja selama satu bulan ke depan pada pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan APBD 2025, pembahasan ...

Pemkab Kotawaringin Barat tingkatkan kemandirian fiskal dengan optimalkan PAD

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal di wilayah setempat, salah satunya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah ...

Mendagri: Penyesuaian batas belanja pegawai 30 persen APBD diperpanjang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut masa transisi pemberlakuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diperpanjang. ...

Fraksi NasDem minta Pemkab Murung Raya serius tindak lanjuti rekomendasi BPK RI

Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPRD Kabupaten Murung Rayameminta agar pemerintah kabupaten setempatserius menindaklanjutirekomendasiBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) ...

Fraksi PDIP DPRD Murung Raya soroti tingginya SILPA di Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menyoroti cukup tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025, yang menembus ...