#PERTANAHAN

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Ampera A. Y. Mebas mengatakan saat ini sejumlah rancangan peraturan daerah masih menunggu pembahasan dan penyelesaian. "Memang ada beberapa raperda ...

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Primanda Jayadi mengatakan sejumlah sertifikat yang diterbitkan di masa lalu memang terbit sebelum adanya penetapan kawasan hutan berdasarkan SK 529 ...

DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat dengan pendapat (RDP) terkait permasalahan tumpang tindih lahan antara kawasan hutan dan lahan milik masyarakat setempat. Rapat tersebut dipimpin ...

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hap Baperdu meminta pemerintah kota menyediakan lokasi khusus untuk kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) melakukan bongkar ...

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2025 sebagai revisi dari PP No.24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan PNBP, dinilai dapat menimbulkan polemik serius di sektor ...

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada tahun anggaran 2025 mengelola anggaran sekitar Rp48,85 miliar, dan Rp4,7 miliar untuk program ...

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berharap konflik di Desa Bapinang Hilir Laut Kecamatan Pulau Hanaut antara sebagian warga dengan ...

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melalui Tim Gempur (Gerakan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu) Pasar menggelar inspeksi langsung ke Pasar Pendopo Muara Teweh untuk ...

Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di era digital yang terus berkembang dengan melaksanakan Pelatihan Layanan Peralihan ...

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Syaufwan Hadi menegaskan pentingnya penetapan dan penegasan tata batas kelurahan sebagai prioritas utama pemerintah kota. Kejelasan ...