#RANCANGAN UU

Kumpulan berita rancangan uu, ditemukan 378 berita.

Teras Narang: Terobosan Mendikbudristek memajukan dunia pendidikan harus didukung

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengapresiasi berbagai terobosan yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, dalam memberikan perhatian ...

Wamenkumham tegaskan perlu ada pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan perlu ada pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). ...

Pasal penodaan agama harus dirumuskan hati-hati agar tak tibulkan persoalan di masyarakat

Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Abu Rokhmad mengatakan bahwa pasal tentang penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) harus dirumuskan secara ...

RUU Perlindungan Data Pribadi dapat disahkan secepatnya September 2022

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat disahkan secepatnya menjadi Undang-Undang maksimal September 2022 mengikuti masa ...

Bapemperda DPRD Kotim tegaskan daerah juga bertanggung jawab urusi pendidikan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengurusi bidang pendidikan, ...

Kaprodi S2 FH UPR: MHA hanya diakui tanpa diikuti kepastian hukum

Ketua Program Studi Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, DR Mutia Evi Kristhy SH MHum menyatakan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, ...

Komnas HAM: Kaji ulang perubahan RUU ITE

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI merekomendasikan pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi ...

Polri berencana bentuk tiga Polda baru di provinsi baru

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berencana membentuk tiga kepolisian daerah (polda) baru setelah DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Provinsi Baru Papua atau Daerah ...

DPR dan pemerintah sepakati afirmasi soal ASN di Papua

Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati adanya bentuk afirmasi untuk penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi ...

Hukum acara perdata sudah tidak efisien dalam konteks kondisi saat ini

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menilai hukum acara perdata yang merupakan warisan kolonial Belanda sudah tidak efisien dalam konteks kondisi saat ini. ...