Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Ilham Djaya optimis, pihaknya akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
"Kita harus yakin atas kinerja yang telah dilakukan. Tahun ini diharapkan juga Kemenkumham dapat meraih WTP dan mempertahankan hal ini pada tahun ke depannya," kata Ilham melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Senin.
Untuk itu dia juga meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan kinerja terutama dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.
Pernyataan itu diungkapkan Ilham usai mengikuti secara daring kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham 2021 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dan Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Novy GA Pelenkahu beserta jajaran.
Pada kesempatan itu Sekjen Kemenkumham berterima kasih kepada tim BPK RI atas arahan yang akan disampaikan dalam entry meeting tersebut.
"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan diharapkan dalam pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kemenkumham dapat bertahan yang sebelumnya mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut,” kata Andap.
Sementara itu Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Novy GA Pelenkahu menjelaskan mengenai standarisasi pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan BPK RI nomor 1 tahun 2017. Peraturan itu terkait adanya standar pemeriksaan masalah yang ditentukan di lapangan.
"Dalam standar ini diwajibkan pemeriksa melakukan komunikasi pemeriksaan dalam semua tahapan, saat kami entry ini kami menjelaskan dan nantinya juga apabila ada permasalahan yang ditemukan di lapangan kami wajib mendiskusikannya,” ujar Novy.
Selain itu, Novy juga mengapresiasi Kemenkumham terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
"Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Kemenkumham karena tindak lanjut surat rekomendasi hasil BPK termasuk sangat bagus," kata Novy.
"Kita harus yakin atas kinerja yang telah dilakukan. Tahun ini diharapkan juga Kemenkumham dapat meraih WTP dan mempertahankan hal ini pada tahun ke depannya," kata Ilham melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Senin.
Untuk itu dia juga meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan kinerja terutama dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.
Pernyataan itu diungkapkan Ilham usai mengikuti secara daring kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham 2021 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dan Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Novy GA Pelenkahu beserta jajaran.
Pada kesempatan itu Sekjen Kemenkumham berterima kasih kepada tim BPK RI atas arahan yang akan disampaikan dalam entry meeting tersebut.
"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan diharapkan dalam pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kemenkumham dapat bertahan yang sebelumnya mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut,” kata Andap.
Sementara itu Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Novy GA Pelenkahu menjelaskan mengenai standarisasi pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan BPK RI nomor 1 tahun 2017. Peraturan itu terkait adanya standar pemeriksaan masalah yang ditentukan di lapangan.
"Dalam standar ini diwajibkan pemeriksa melakukan komunikasi pemeriksaan dalam semua tahapan, saat kami entry ini kami menjelaskan dan nantinya juga apabila ada permasalahan yang ditemukan di lapangan kami wajib mendiskusikannya,” ujar Novy.
Selain itu, Novy juga mengapresiasi Kemenkumham terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
"Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Kemenkumham karena tindak lanjut surat rekomendasi hasil BPK termasuk sangat bagus," kata Novy.