Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak menyatakan bahwa langkah pemerintah pusat yang sempat melarang ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, sudah tepat dan layak untuk didukung.

Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dari Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan minyak goreng di seluruh wilayah di Indonesia, kata Razak di Palangka Raya, Selasa.

"Jadi, ketersediaan aman dan harganya pun dapat dijangkau oleh masyarakat, terkhusus dari kalangan menengah ke bawah," ucapnya.

Dia mengakui akibat kebijakan tersebut berdampak besar terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa Sawit. Hanya, menurut politisi senior Partai Golkar itu, naik ataupun turunnya harga suatu komoditas, termasuk TBS kelapa sawit, merupakan hal yang wajar dan pasti terjadi di semua negara.

Razak mengatakan, sekarang ini memang harga TBS Kelapa Sawit mengalami penurunan dari yang semula Rp3.000 per kilogram menjadi sekitar Rp1.000 hingga Rp1.700/kg. Namun, harga tersebut berpeluang akan kembali naik apabila melihat langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah pusat.

"Saya pun sebenarnya terdampak akibat turunnya harga TBS kelapa sawit itu. Saya kan punya lahan yang ditanami kebun kelapa sawit. Tapi, saya optimis dan berkeyakinan, harga TBS akan kembali naik," kata dia.

Baca juga: Tingkatkan PAD, DPRD Kalteng usul pajak sarang burung walet

Dia pun berpesan seraya memberikan motivasi kepada seluruh pelaku usaha perkebunan, terkhusus perkebunan rakyat, agar tetap merawat dan mengelola secara baik lahan dan pohon kelapa sawit. Sebab, pemerintah tidak akan mungkin diam saja melihat rendahnya harga TBS kelapa sawit.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau itu mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil Kelapa Sawit. Apalagi produk dari Kelapa Sawit, mulai minyak goreng dan produk turunannya semakin diperlukan oleh banyak negara di dunia.

"Saya meyakini, ketika nanti pasokan dan harga minyak goreng sudah kembali stabil, maka perekonomian dari para pelaku usaha perkebunan sawit, terlebih para pelaku usaha perkebunan rakyat, akan kembali berangsur pulih," demikian Razak.

Baca juga: DPRD Kalteng pantau dan awasi penyaluran hewan kurban dari pemprov

Baca juga: DPRD Kalteng segera bahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA-2021