Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan dengan menambah anggaran untuk setiap desa.
"Saya sangat mengapresiasi respons cepat bupati untuk pemerataan porsi pembangunan di Kotim. Semoga di tahun 2023 kita bisa sama-sama kawal apa yang menjadi rencana bupati," ujar anggota Badan Anggaran DPRD Kotawaringin Timur, Hendra Sia di Sampit, Sabtu.
Pernyataan itu disampaikan Hendra Sia menanggapi kebijakan Bupati Halikinnor yang memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana minimal Rp200 juta untuk setiap desa pada 2023 nanti.
Kucuran dana tersebut di luar anggaran rutin yang selama ini diterima pemerintah desa, seperti Dana Desa dan lainnya. Penambahan anggaran tersebut merupakan upaya agar pemerataan pembangunan bisa terwujud sesuai harapan.
Menurut Hendra Sia, pemerataan ini sangat diharapkan masyarakat. Saat ini ketimpangan pembangunan masih terjadi. Pembangunan di kota sudah cukup bagus, namun di wilayah pelosok masih sangat memprihatinkan.
Baca juga: Setiap desa di Kotim digelontor Rp200 juta untuk pemerataan pembangunan
Wakil rakyat dari daerah pemilihan 5 ini melihat dan dapat merasakan sendiri susahnya tinggal di desa dengan infrastruktur dan sarana yang terbatas. Fakta itu akan dengan mudah didapati di wilayah yang diwakilinya, yakni meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Bukit Santuai dan Tualan Hulu.
"Saya miris melihat pembangunan di Kotim yang hanya mementingkan di perkotaan, seperti trotoar yang berkeramik, tetapi jalan-jalan di pelosok masih banyak yang rusak parah dan harus penuh perjuangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari," ujarnya.
Untuk itulah Hendra Sia mengaku terus bersuara lantang untuk meminta pemerintah daerah juga memperhatikan pembangunan di pelosok. Pemerintah diharapkan jangan hanya mementingkan pembangunan di perkotaan, tetapi juga di wilayah pelosok.
"Makanya saat rapat Badan Anggaran pada Kamis (1/9) kemarin saya meminta pemerataan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di daerah dapil V," tambah Hendra Sia.
Hendra Sia mengapresiasi karena aspirasi itu langsung dijawab bupati pada sidang paripurna Jumat (2/9) setelah penandatanganan rancangan perubahan KUA-PPAS 2022, tentang rencana untuk meratakan pembangunan Rp200 juta setiap desa mulai tahun 2023," demikian Hendra Sia.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi bupati percayakan jabatan Kabag Hukum kepada jaksa
Baca juga: Pembahasan perubahan APBD Kotim pertimbangkan laju inflasi
Baca juga: Perubahan KUA-PPAS 2022 Kotim disepakati
"Saya sangat mengapresiasi respons cepat bupati untuk pemerataan porsi pembangunan di Kotim. Semoga di tahun 2023 kita bisa sama-sama kawal apa yang menjadi rencana bupati," ujar anggota Badan Anggaran DPRD Kotawaringin Timur, Hendra Sia di Sampit, Sabtu.
Pernyataan itu disampaikan Hendra Sia menanggapi kebijakan Bupati Halikinnor yang memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana minimal Rp200 juta untuk setiap desa pada 2023 nanti.
Kucuran dana tersebut di luar anggaran rutin yang selama ini diterima pemerintah desa, seperti Dana Desa dan lainnya. Penambahan anggaran tersebut merupakan upaya agar pemerataan pembangunan bisa terwujud sesuai harapan.
Menurut Hendra Sia, pemerataan ini sangat diharapkan masyarakat. Saat ini ketimpangan pembangunan masih terjadi. Pembangunan di kota sudah cukup bagus, namun di wilayah pelosok masih sangat memprihatinkan.
Baca juga: Setiap desa di Kotim digelontor Rp200 juta untuk pemerataan pembangunan
Wakil rakyat dari daerah pemilihan 5 ini melihat dan dapat merasakan sendiri susahnya tinggal di desa dengan infrastruktur dan sarana yang terbatas. Fakta itu akan dengan mudah didapati di wilayah yang diwakilinya, yakni meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Bukit Santuai dan Tualan Hulu.
"Saya miris melihat pembangunan di Kotim yang hanya mementingkan di perkotaan, seperti trotoar yang berkeramik, tetapi jalan-jalan di pelosok masih banyak yang rusak parah dan harus penuh perjuangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari," ujarnya.
Untuk itulah Hendra Sia mengaku terus bersuara lantang untuk meminta pemerintah daerah juga memperhatikan pembangunan di pelosok. Pemerintah diharapkan jangan hanya mementingkan pembangunan di perkotaan, tetapi juga di wilayah pelosok.
"Makanya saat rapat Badan Anggaran pada Kamis (1/9) kemarin saya meminta pemerataan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di daerah dapil V," tambah Hendra Sia.
Hendra Sia mengapresiasi karena aspirasi itu langsung dijawab bupati pada sidang paripurna Jumat (2/9) setelah penandatanganan rancangan perubahan KUA-PPAS 2022, tentang rencana untuk meratakan pembangunan Rp200 juta setiap desa mulai tahun 2023," demikian Hendra Sia.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi bupati percayakan jabatan Kabag Hukum kepada jaksa
Baca juga: Pembahasan perubahan APBD Kotim pertimbangkan laju inflasi
Baca juga: Perubahan KUA-PPAS 2022 Kotim disepakati