Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjalin kerja sama perdagangan padi dan bahan pangan lain.
"Tujuan kerja sama antara dua daerah ini sebagai upaya memaksimalkan pengendalian inflasi," kata Plh Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak di Palangka Raya, Senin.
Dia menerangkan, kerja sama Pemkot Palangka Raya dengan dua pemerintah kabupaten di Provinsi Kalsel ini juga telah dikukuhkan melalui penandatangan kesepakatan MoU atau Memorandum of Understanding dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
"Ini kami laksanakan saat kunjungan kerja pada akhir pekan lalu," kata Arbert yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya ini.
Dia menambahkan, kerja sama antar daerah dalam rangka mengendalikan inflasi ini salah satunya dengan memanfaatkan potensi komoditas yang ada pada masing-masing daerah.
"Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan, menawarkan kerja sama beberapa komoditi berupa padi, palawija dan hortikultura serta peluang suplai komoditi pangan ke IKN.
Baca juga: Ketua Sementara DPRD Palangka Raya turut lepas ASN purnatugas
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Tabalong menitikberatkan komoditi bahan pokok yang rawan inflasi di Kota Palangka Raya.
“Kerja sama ini tentunya menitikberatkan pada perdagangan komoditi pangan dan pertanian guna penanganan dan pengendalian inflasi. Nantinya instansi terkait bisa saling berkoordinasi untuk mewujudkan kerja sama ini,” ungkapnya.
Pihaknya pun berharap, dengan adanya kerja sama antar daerah tersebut, dapat memberikan sisi positif saling menguntungkan. Terutama bagi masyarakat di daerah masing-masing.
Berdasar data BPS Palangka Raya, pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Palangka Raya sebesar 1,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,73.
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,79 persen dan kelompok pendidikan sebesar 3,49 persen.
Kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,83 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,21 persen, persen kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,00 persen.
Kelompok kesehatan sebesar 1,60 persen, kelompok transportasi sebesar 1,50 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen.
Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,51 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen.
Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Palangka Raya bulan Juli 2024 masing-masing sebesar 0,41 persen dan 0,54 persen.
Baca juga: Menjaga budaya pangan lokal Dayak melalui 'Bakesah Lewu Itah'
Baca juga: Koyem-SHD optimistis menangi Pilkada Kalteng
Baca juga: Gerai TPID jadi program utama pengendalian inflasi di Palangka Raya
"Tujuan kerja sama antara dua daerah ini sebagai upaya memaksimalkan pengendalian inflasi," kata Plh Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak di Palangka Raya, Senin.
Dia menerangkan, kerja sama Pemkot Palangka Raya dengan dua pemerintah kabupaten di Provinsi Kalsel ini juga telah dikukuhkan melalui penandatangan kesepakatan MoU atau Memorandum of Understanding dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
"Ini kami laksanakan saat kunjungan kerja pada akhir pekan lalu," kata Arbert yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya ini.
Dia menambahkan, kerja sama antar daerah dalam rangka mengendalikan inflasi ini salah satunya dengan memanfaatkan potensi komoditas yang ada pada masing-masing daerah.
"Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan, menawarkan kerja sama beberapa komoditi berupa padi, palawija dan hortikultura serta peluang suplai komoditi pangan ke IKN.
Baca juga: Ketua Sementara DPRD Palangka Raya turut lepas ASN purnatugas
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Tabalong menitikberatkan komoditi bahan pokok yang rawan inflasi di Kota Palangka Raya.
“Kerja sama ini tentunya menitikberatkan pada perdagangan komoditi pangan dan pertanian guna penanganan dan pengendalian inflasi. Nantinya instansi terkait bisa saling berkoordinasi untuk mewujudkan kerja sama ini,” ungkapnya.
Pihaknya pun berharap, dengan adanya kerja sama antar daerah tersebut, dapat memberikan sisi positif saling menguntungkan. Terutama bagi masyarakat di daerah masing-masing.
Berdasar data BPS Palangka Raya, pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Palangka Raya sebesar 1,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,73.
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,79 persen dan kelompok pendidikan sebesar 3,49 persen.
Kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,83 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,21 persen, persen kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,00 persen.
Kelompok kesehatan sebesar 1,60 persen, kelompok transportasi sebesar 1,50 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,95 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen.
Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,51 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen.
Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Palangka Raya bulan Juli 2024 masing-masing sebesar 0,41 persen dan 0,54 persen.
Baca juga: Menjaga budaya pangan lokal Dayak melalui 'Bakesah Lewu Itah'
Baca juga: Koyem-SHD optimistis menangi Pilkada Kalteng
Baca juga: Gerai TPID jadi program utama pengendalian inflasi di Palangka Raya