Palangka Raya (ANTARA) - Seiring dengan penghargaan yang berhasil diraih pada acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya tingkatkan kualitas pengadaan barang-jasa di wilayah kerja jajaran.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Kamis, mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya, dengan menggunakan sistem pengadaan yang pro terhadap produk dalam negeri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia.
"Kemenkumham meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," kata Nico.
Ia mengungkapkan UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3 atau level proaktif. Posisi level proaktif merupakan komponen utama pada pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa.
"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ungkap Jenderal Polisi bintang tiga tersebut.
Capaian ini, jelas Nico, merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengikuti aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.
"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tutur mantan Kepala STIK Lemdiklat Polri ini.
Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022 lalu. Kemenkumham melakukan upaya-upaya agar keunggulan pengadaan barang/jasa dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," ucap Nico.
Baca juga: Mayoritas Gen Z tak tertarik dengan partai politik
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Maju Amintas Siburian mengaku bangga dan bersyukur atas penghargaan yang diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di tingkat wilayah, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa.
Pencapaian ini tidak hanya menjadi sebuah penghargaan bagi Kementerian, tetapi juga sebagai dorongan bagi seluruh jajaran di Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
"Dengan demikian, kami dapat terus berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Baca juga: Jaring calon notaris berkualitas dan profesional melalui CAT
Baca juga: Kemenkumham Kalteng terima penghargaan pemimpin inspiratif
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Kalteng tegaskan jajaran harus berikan kinerja terbaik bagi institusi
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Kamis, mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya, dengan menggunakan sistem pengadaan yang pro terhadap produk dalam negeri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia.
"Kemenkumham meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," kata Nico.
Ia mengungkapkan UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3 atau level proaktif. Posisi level proaktif merupakan komponen utama pada pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa.
"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ungkap Jenderal Polisi bintang tiga tersebut.
Capaian ini, jelas Nico, merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengikuti aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.
"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tutur mantan Kepala STIK Lemdiklat Polri ini.
Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022 lalu. Kemenkumham melakukan upaya-upaya agar keunggulan pengadaan barang/jasa dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," ucap Nico.
Baca juga: Mayoritas Gen Z tak tertarik dengan partai politik
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Maju Amintas Siburian mengaku bangga dan bersyukur atas penghargaan yang diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di tingkat wilayah, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa.
Pencapaian ini tidak hanya menjadi sebuah penghargaan bagi Kementerian, tetapi juga sebagai dorongan bagi seluruh jajaran di Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
"Dengan demikian, kami dapat terus berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Baca juga: Jaring calon notaris berkualitas dan profesional melalui CAT
Baca juga: Kemenkumham Kalteng terima penghargaan pemimpin inspiratif
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Kalteng tegaskan jajaran harus berikan kinerja terbaik bagi institusi