Sampit (ANTARA) - Anggota Daerah Pemilihan (Dapil) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyarankan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk melakukan relokasi bandara agar lebih representatif dan diminati banyak maskapai penerbangan.
“Kalau memang upaya pengembangan Bandara Haji Asan Sampit sangat sulit, kami dari Dapil II sepakat memberikan saran kepada Pemkab Kotim untuk melakukan relokasi,” kata Ketua Tim Reses Dapil II DPRD Kalteng Sudarsono di Sampit, Senin.
Anggota Dapil II DPRD Kalteng melakukan reses atau kunjungan kerja ke Kotim dalam rangka meninjau persiapkan Natal dan Tahun Baru, khususnya dari segi transportasi.
Selain Sudarsono ada 9 anggota Dapil II DPRD Kalteng yang ikut dalam kunker tersebut, yakni Hero Harapanno Mandouw, Pipit Setyorini, Ferry Khaidir, Yeni Maria Marselina Kahta, Rahadian Fani, Wengga Febri Dwi Tananda, Sutik, Toga Hamonangan Nadeak, Abdul Hafid dan beberapa pendamping.
Kegiatan ini difokuskan di Bandara Haji Asan Sampit. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut oleh Kepala Bandara Haji Asan Sampit Darinto, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kotim Rody Kamislam, dan perwakilan KSOP Kelas III Sampit.
Disamping meninjau kesiapan jelang Natal dan Tahun Baru, pihaknya juga berdiskusi selama kurang lebih dua jam terkait rencana pengembangan bandara satu-satunya di Bumi Habaring Hurung tersebut.
“Diskusi kami cukup panjang. Kami saling berbagi masukan dan saran terkait rencana pengembangan bandara. Kami menemukan bahwa Pemkab Kotim sangat serius untuk pengembangan ini, tetapi kami juga mendengar informasi tentang banyaknya kendala,” ujar Sudarsono.
Ia menyatakan bahwa Dapil II DPRD Kalteng siap mendukung dan berkolaborasi dalam membantu pengembangan Bandara Haji Asan Sampit. Namun, pihaknya juga memberikan saran alternatif bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan bandara yang representatif.
Dari diskusi bersama instansi terkait, pihaknya mendapati bahwa proses pengembangan Bandara Haji Asan Sampit masih tersendat-sendat karena beberapa kendala, salah satunya kendala lahan.
Baca juga: Aktivitas penumpang di Bandara Haji Asan meningkat saat Nataru
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan relokasi bandara ke lokasi yang lebih representatif apabila upaya pengembangan Bandara Haji Asan Sampit terus terkendala kedepannya.
“Bandara ini tetap berjalan, tapi jangka panjangnya kami tetap menyarankan perencanaan lokasi baru yang sekiranya tidak jauh dari Sampit, pembebasan lahannya lebih mudah dan murah. Sedangkan, bangunan bandara yang ada ini tetap menjadi aset berharga, tidak akan menjadi rongsokan,” tuturnya.
Sudarsono melanjutkan, relokasi memang membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan pengembangan, namun pemerintah daerah juga harus memperhitungkan manfaat lainnya.
Dengan lokasi bandara yang lebih representatif, maka perencanaan kedepannya bisa lebih mudah dan standarnya bisa lebih tinggi, sehingga maskapai penerbangan yang berminat mendarat di Kotim pun bisa lebih banyak.
Semakin banyak maskapai yang beroperasi di Kotim, maka kompetisi antar maskapai akan lebih sehat dan hal ini bisa berdampak pada menurunnya harga tiket dan meningkatnya pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan.
Pemerintah daerah juga tidak perlu khawatir apabila bangunan bandara yang sudah ada sekarang akan menjadi sia-sia. Sebab, ia yakin bangunan tersebut tetap bisa dimanfaatkan dan menjadi aset yang berharga, apalagi lokasinya di dalam kota.
“Makanya, kami berharap Pemkab tidak hanya berpikir soal pengembangan bandara ini saja, tapi juga terobosan lainnya. Apalagi, pesatnya perkembangan penduduk dan investasi di Kotim, ditambah Seruyan, maka bandara yang ada diharap bisa memenuhi standar yang diminati maskapai,” ujarnya.
Sudarsono juga menanggapi usulan dari Dishub Kotim agar pemerintah provinsi mau membantu terkait pembebasan lahan bandara. Menurutnya, hal itu sulit dilakukan. Sebab, biasanya untuk lahan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota setempat.
Baca juga: BMKG prakirakan Kotim dilanda hujan saat malam Natal dan Tahun Baru
Pemprov Kalteng maupun Kementerian Perhubungan biasanya tidak ikut campur terkait pembebasan lahan, tetapi bersedia membantu untuk pembangunan fisik, sehingga usulan dari Dishub Kotim kemungkinan besar sulit dipenuhi.
“Karena kendala lahan itulah diskusi kami melebar sampai pada relokasi bandara tadi,” imbuhnya.
Sudarsono menambahkan, pada dasarnya DPRD Kalteng siap mendukung Pemkab Kotim dalam mewujudkan kemajuan bandara.
Apabila, Pemkab Kotim mengadopsi saran dari pihaknya untuk relokasi dan telah menyiapkan dokumen pendukung, maka Dapil II DPRD Kalteng siap mendampingi Pemkab Kotim ke Pemprov Kalteng hingga Kementerian Perhubungan guna menyampaikan usulan tersebut.
Disisi lain, Plt Kadishub Kotim Rody Kamislam menyambut baik kedatangan Dapil II DPRD Kalteng dalam meninjau kesiapan Natal dan Tahun Baru di Kotim, termasuk rencana pengembangan Bandara Haji Asan Sampit.
“DPRD Kalteng menawarkan alternatif terkait pengembangan bandara kedepannya, yakni agar bandara bisa direlokasi ke lokasi yang masih bersih atau belum ada bangunan masyarakat,” sebutnya.
Menurut Rody, saran tersebut merupakan hal yang positif dan layak menjadi bahan evaluasi kedepannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa saran tersebut akan dilaksanakan oleh Pemkab Kotim. Namun, hal ini akan disampaikan terlebih dahulu ke Bupati Kotim selaku pengambil keputusan.
“Yang jelas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Dapil II DPRD Kalteng, karena artinya beliau-beliau ini konsern terkait pengembangan bandaran di Kotim,” demikian Rody.
Baca juga: Dishub Kotim cek kondisi bus jelang libur Nataru
Baca juga: Pemkab Kotim sikapi serius masalah sampah di Sampit
Baca juga: Pemkab Kotim imbau masyarakat antisipasi bencana hidrometeorologi di akhir tahun
Baca juga: Polres Kotim imbau warga lapor sebelum tinggalkan rumah kosong