Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tetap mempertahankan program jaminan kesehatan bagi masyarakat meski di tengah efisiensi anggaran yang berlanjut hingga 2026 ini.
"Pak Bupati ingin pelayanan mulai di tingkat desa sampai rujukan ke rumah sakit, tetap berjalan baik. Terbukti bahwa pemkab tetap mengakomodir orang yang masuk rumah sakit atau puskesmas tanpa ada biaya. Semua dibebaskan," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur, Ali di Sampit.
Ali menyebutkan, tahun ini Dinas Kesehatan tidak luput dari efisiensi anggaran. Sekitar Rp76 miliar anggaran dinas ini dikurangi untuk penyesuaian.
Meski ikut terkena efisiensi anggaran, namun Dinas Kesehatan berupaya tetap mempertahankan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan seperti biasa, tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Ditegaskan, tahun ini Kotawaringin Timur masih mempertahankan Universal health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Artinya, masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan bisa langsung aktif ketika didaftarkan ke BPJS Kesehatan.
Berkurangnya anggaran tidak lantas membuat pemerintah daerah mengurangi kualitas layanan kesehatan. Seharusnya Rp55 miliar satu tahun, tetapi tahun ini hanya Rp36 miliar. Kemampuannya seharusnya cuma sembilan bulan, tetapi bupati tetap mempertahankan kerja sama sampai Desember nanti.
"Artinya dalam satu tahun ini masyarakat yang ke rumah sakit tapi tidak punya BPJS Kesehatan, bisa langsung ditanggung asalkan lewat kami di Dinas Kesehatan, kemudian kami daftarkan ke BPJS Kesehatan," timpalnya.
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi dedikasi SMPN 1 Sampit turut membangun SDM
Ditambahkan Ali, pengurangan anggaran di Dinas Kesehatan lebih pada pengurangan sarana prasarana. Jika selama Dinas Kesehatan mendapat banyak bantuan dari pusat untuk program fisik, tahun ini memang tidak ada sama sekali.
Terkait proyek fisik, tahun ini Dinas Kesehatan hanya mempunyai dua paket, yaitu penunjang layanan di Puskesmas Bagendang yang memang satu-satunya puskesmas di pinggir jalan yang kondisinya masih sangat tidak memadai. Selain itu Rumah Sakit Pratama (RSP) Samuda yang merupakan rumah sakit yang belum mempunyai bangunan memadai sebagai penunjang.
Untuk di desa, diyakini juga tidak akan berpengaruh karena kegiatan Puskesmas lebih banyak pada kegiatan yang sifatnya promotif dan preventif.
Selain itu, bantuan operasional kesehatan (BOK) juga bisa membantu karena bantuan ini tidak ada pengurangan. Pengurangan anggaran ini hanya untuk infrastruktur dan alat kesehatan yang memang ada pengurangan anggaran dari pusat.
"Kami menjamin pelayanan kesehatan akan berjalan seperti biasa, khususnya di puskesmas dan jaringannya. Kami di jajaran kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga kualitas pelayanan melalui kegiatan pengembangan kapasitas, pelatihan dan lainnya," demikian Ali.
Baca juga: RSUD Murjani Sampit kembali layani penuh pasien stroke dan jantung
Baca juga: Wabup Kotim tekankan pembangunan berorientasi rakyat
Baca juga: Diskominfo Kotim dorong penguatan keterbukaan informasi publik