Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rimbun menyatakan kesiapan mengimplementasikan hasil Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 atau retret Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dalam penyusunan kebijakan daerah lebih strategis dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar kegiatan biasa. Kami berdiskusi dan bertukar pandangan dengan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Banyak pengalaman dan strategi yang bisa diterapkan di daerah,” jelas Rimbun di Sampit, Senin.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti retret yang digelar Lemhannas RI di Magelang, Jawa Tengah, pada 15-19 April 2026. Kegiatan tersebut memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya membentuk pemimpin daerah berkarakter negarawan, memperkuat pemahaman terhadap visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting memperluas wawasan kepemimpinan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. 

Para peserta mendapatkan materi menyeluruh, mulai dari ketahanan nasional, geopolitik, hingga strategi menghadapi dinamika global.

Menurutnya, berbagai pembekalan tersebut membuka sudut pandang baru dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih adaptif dan visioner. 

Apalagi, kondisi saat ini menuntut pimpinan daerah untuk mampu membaca situasi secara luas, tidak hanya dalam konteks lokal.

“Pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari dinamika nasional maupun global. Karena itu, pemahaman yang komprehensif sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab Kotim semakin perketat perjalanan dinas imbas kenaikan BBM

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan strategis di Kotim, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, distribusi logistik, serta ketahanan ekonomi daerah. Ia menilai isu-isu tersebut perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih terpadu.

“Kenaikan BBM beberapa waktu terakhir misalnya, dampaknya sangat terasa sampai ke daerah. Ini yang perlu kita sikapi dengan kebijakan yang matang agar tidak terlalu membebani masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Rimbun menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan program pembangunan. Ia menilai kolaborasi yang solid akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kolaborasi itu kunci. Dengan sinergi yang kuat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: DKUKMPP Kotim buat terobosan di akhir pekan untuk hidupkan UMKM

Baca juga: Musda V PTGMI Kalteng diharap hasilkan program strategis tingkatkan kesehatan masyarakat

Baca juga: Legislator Kotim soroti potensi dampak kenaikan BBM