DPRDKotim Dukung Kenaikan Harga BBM Subsidi

Senin, 22 April 2013 13:30 WIB

Ilustrasi(istimewa)

Sudah saatnya harga BBM subsidi untuk kedaraan pribadi dinaikan, sebab selama ini merekalah yang banyak menggunakan BBM subsidi tersebut,"

Sampit, Kalteng, 22/4 (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendukung rencana pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Sudah saatnya harga BBM subsidi untuk kedaraan pribadi dinaikan, sebab selama ini merekalah yang banyak menggunakan BBM subsidi tersebut," kata Ketua DPRD Kabupaten Kotim, Jhon Krisli di Sampit, Senin.

Pendistribusian BBM subsidi selama ini di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada umumnya dan Kabupaten Kotim pada khususnya tidak tepat sasaran karena paling banyak penggunanya adalah kalangan menengah ke atas.

Sementara kalangan bawah cenderung menjadi penonton karena selain kesulitan mendapatkan BBM subsidi juga sering tidak kebagian.

Pemilik kendaraan pribadi tidak bisa dikatakan masyarakat miskin karena mereka mampu membeli mobil, masyarakat miskin yang sebenarnya adalah tidak memiliki kendaraan.

Kernaikan BBM subsidi sebetulnya sudah lama dinanti oleh masyarakat Kabupaten Kotim, terutama mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Mereka selama ini tidak pernah memperoleh atau menikmati yang namannya BBM subsidi dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp4.500/liter.

Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman selama ini membeli BBM seharga Rp7.000 hingga Rp10.000/liter, jadi dicabut sekalipun harga BBM subsidi sebetulnya tidak akan menjadi maslah bagi mereka.

Menurut Jhon, dengan adanya pengurangan jumlah dan kenaikan harga BBM subsidi diharapkan mampu menghemat anggaran dan penghematan anggaran itu diharapkan bisa untuk percepatan pembangunan di daerah terutama di wilayah pedesaan.

Di Indonesia sedikitnya ada 76 ribu desa dan kelurahan dan 186 diantaranya berada di Kabupaten Kotim yang membutuhkan perhatian dan percepatan pembangunan baik infrastruktur maupun perekonomian masyarakatnya.

"Kami harap pemerintah daerah bersama aparat keamanan dapat bersinergi melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran," katanya.

Penyalah gunaan BBM subsidi di Kabupaten Kotim sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, namun sayangnya belum satu pun pelaku yang di vonis bersalah.

Kurang adanya ketegasan dan keseriusan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum membuat pelaku penyalahguna BBM subsidi semakin bebas.

(T.KR-UTG/B/S019/S019)